Lewat AMFGM, BI Coba Populerkan Bauran Kebijakan Ala Indonesia

JAKARTA - Direktur Departemen Internasional BI Iss Savitri Hafid menegaskan, Indonesia akan mendorong popularisasi penerapan bauran kebijakan atau policy mix ekonomi di banyak negara. Hal ini pun akan jadi agenda prioritas BI dalam perhelatan ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) kedua.

“Agenda prioritas yang akan kita dorong adalah mainstreaming mengenai penggunaan policy mix atau bauran kebijakan,” jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (21/8). 

Upaya ini dilakukan, untuk mengurangi pemisahan atau dikotomi yang lazim diterapkan antara kebijakan moneter dan fiskal secara textbook. Ia menilai, pemisahan ini terus diterapkan oleh sejumlah bank sentral di banyak negara, dengan cakupan utama instrumen kerjanya lewat kebijakan suku bunga saja.

Padahal dalam praktiknya, sambung Iss, penerapan suku bunga saja akan menjadi sangat menantang. “(Belum lagi), ada faktor politik di Ukraina yang berujung pada (mandeknya) suplai pangan dan suplai energi yang mendorong inflasi,” terangnya. 

Karena itu, ketika dunia sudah berhasil keluar dari pandemi covid-19, masih ada sejumlah negara yang masih belum selesai mengalami pemulihan.

Ia menambahkan, Indonesia merasa bank sentral dunia butuh lebih dari satu alat kebijakan (policy tool) dalam mengatasi tantangan yang muncul. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menerapkan banyak kebijakan seperti suku bunga, intervensi, makroprudensial, hingga capital flow management.

“Kita mencoba untuk mendorong pemahaman ini, bersama-sama dengan negara anggota lainnya, dan bersama-sama dengan lembaga internasional lainnya untuk ayo kita pelajari bagaimana untuk terus memperkuat policy mix ini,” ungkapnya.

Baca Juga: BI: Perlu Kalibrasi Kebijakan Di tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Meskipun, Iss meyakini, penerapan ini tak akan mudah karena tidak semua negara mendukung ide ini, meski sudah diangkat pada penyelengaraan G20 tahun lalu. Belakangan, kebijakan ini mulai dilirik oleh IMF dan Bank for International Settlements (BIS).

Indonesia juga terus mengajak penerapan policy mix ini bisa diterapkan di semua negara ASEAN, sambil mendorong IMF serta BIS untuk terus mempertajam asesmen policy mix.

”Kita dorong IMF dan BIS untuk terus mempertajam assesment policy mix and give us advice on this. Jangan cuma mengkritik saja, jadi kurang lebih seperti itu,” tegasnya.

Info tambahan, BI menjelaskan, bauran kebilakan (policy mix) bank sentral adalah integrasi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan Manajemen Aliran Modal asing (MAM). Bauran kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas dari Flexible Inflation Targeting Framework.

Adapun terdapat tiga konsep yang terdapat dalam bauran kebijakan bank sentral. Pertama, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dengan memberi pertimbangan yang lebih pada harga aset berupa finansial dan properti.

Kedua, kebijakan makroprudensial mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro serta fokus pada risiko sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).

Ketiga, manajemen aliran modal asing diarahkan untuk memitigasi risiko prosiklisitas dan risiko sistemik, yang muncul dari akumulasi utang luar negeri dan volatilitas aliran modal asing.

Agenda Utama Lainnya
Pada kesempatan sama, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kemenkeu Yogi Rahmayanti menyampaikan, AFMGM kedua ini juga akan membahas berbagai isu kondisi ekonomi secara global. 

Selain itu, pemerintah Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 juga mengusung pembahasan agenda khusus untuk pembangunan yang masuk ke dalam tiga tema Priority Economic Deliverables (PED) di pilar sektor keuangan ASEAN.

Pertama, tema recovery-rebuilding pasca pandemi covid-19 dengan mengusung pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan se-ASEAN. Pembiayaan infrastruktur dalam konsep ASEAN Infrastructure Fund (AIF), ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF), serta Regional Tax and Custom Cooperation.

"Sehingga kita perlu melihat status dari covid-19 ini sekarang seperti apa. Nah di sini nanti juga sebagai salah satu rangkaian dari AFMGM, akan ada pertemuan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dari seluruh negara ASEAN," tutur Yogi.

Baca Juga: Tok! BI Tahan BI7DRR 5,75% Sepanjang Semester I/2023

Lalu, tema kedua terkait ekonomi digital dengan memajukan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan memperkuat ketahanan di sektor keuangan.

Ketiga, tema yang akan diusung berkaitan dengan konteks keberlanjutan atau sustainability. Nantinya, pembahasan akan ditujukan untuk mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Di dalamnya, akan diluncurkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) versi II pada 27 Maret 2023, hingga pembahasan kebijakan tentang risiko terkait iklim. Yogi menyampaikan, AFMGM kedua dalam keketuaan Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN. 

“Mereka cukup antusias hadir secara fisik. (AMFGM) dihadiri sembilan principle dari negara-negara ASEAN, kecuali Myanmar karena kita tahu ada krisis dan konflik di dalam negerinya, sehingga tidak akan hadir principle-nya," ungkapnya.