Lampaui Target, BPJPH Klaim Sudah Sertifikasi Halal 9 Juta Produk

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengklaim pihaknya telah menyertifikasi hampir 9 juta produk halal setelah dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Capaian ini sudah melampaui target yang ditentukan dalam Rencana Jangka Pendek dan Menengah Nasional (RJPMN) sebesar 7 juta produk halal.

“Waktu itu memasukkan satu target yang amazing tingginya, 7 juta produk harus halal, masuk dalam RPJMM kita. Yang kerja kita, bapak (Kementerian PPN/Bappenas) tentukan 7 juta, how can?” sebutnya di Kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Senin (8/9).

Baca Juga: BPJPH Ajak Komunitas Halal Dorong Sertifikasi UMKM

Dia menyampaikan, berkat kerja keras dari semua kementerian/lembaga capaian sertifikasi halal itu bisa segera tercapai bahkan melebihi target.

“Per hari ini, Badan Halal telah menyertifikasi (halal) 9 juta produk. Alhamdulillah, berkat kerja keras semua sahabat-sahabat yang ada di sini,” ungkapnya.

Untuk itu, BPJPH amat mendukung sinergi kerja sama lewat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) lintas kementerian/lembaga untuk mengakselerasi sertifikasi produk halal ke depan. 

Dirinya pun siap melakukan hal yang sama dengan menjembatani antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait sertifikasi halal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: BPJPH Tegaskan Sertifikat Halal Bentuk Kepastian Hukum Produk

Dia juga menekankan, konsep halal dan bergizi tak terpisahkan. "Halal bukan cuma zatnya, sumbernya juga. Mau enggak mau, suka enggak suka itulah jati diri bangsa kita. Dan makan bergizi untuk membangun badannya, sehingga halal dan bergizi tak bisa dipisahkan,” jelasnya.

Minta Dukungan Percepatan Penyelia Halal MBG
Lebih lanjut, secara khusus, Haikal berharap, Kementerian PPN/Bappenas dapat ikut menjembatani percepatan target 7.445 para kepala dapur MBG sebagai penyelia halal tersertifikasi.

Upaya tersebut krusial karena seluruh produk MBG yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia mesti termasuk dalam menu halal.

“Seluruh menu yang ada di semua dapur (MBG) di Indonesia dengan konsekuensi pengecualian 100%, menu wajib bersertifikat halal, itulah wujud dari perjanjian ini,” ujarnya.

Baca Juga: BPJPH Tegaskan Rantai Pasok Makanan Harus Penuhi Standar Produk Halal

Lebih luas, dia juga mendukung Kementerian PPN/Bappenas untuk ikut mendukung percepatan yang sama kepada 9 Kementerian serta 3 lembaga dan organisasi. Misalnya, target kerja sama serupa dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan produk halal bisa tersedia di lapas, begitu pula di lokasi lainnya.

Dengan begitu, pencapaian target halal di dalam RPJMN makin dalam genggaman.

“Dengan (Kementerian) Kesehatan juga begitu, semua dapur di rumah sakit dan alatnya harus halal. Dengan (Kementerian) Perhubungan juga begitu, semua angkutan di Pelninya, di angkutan udaranya harus halal. Ini yang namanya sinergi seluruh kementerian,” jelasnya.