KKP: Standardisasi Mutu Ikan Untuk Keamanan Pangan

SURABAYA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menekankan pentingnya ikan bermutu dalam menunjang keamanan pangan. Untuk mengawal mutu ikan dari hulu hingga hilir, KKP menetapkan mutu ikan dari hulu hingga hilir melalui standardisasi dan sertifikasi.

"Ikan bermutu harga mati, karena sebagai negara maritim, tentu ikan sangat bernilai strategis bagi Indonesia," tegas Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini saat menjadi pembicara di talkshow Hari Keamanan Pangan Sedunia, di Surabaya.

Dikutip melalui siaran pers, Selasa (25/6), Ishartini mengatakan, sebagai otoritas kompeten, standar dan sistem penjaminan ikan bermutu menjadi bentuk perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen dan persyaratan perdagangan yang adil.

Standar tersebut diantaranya produk perikanan bebas dari kontaminasi biologi yaitu bakteri patogen seperti Cholera, Salmonela, Clostridium botulinum. Juga, bebas cemaran residu kimia yaitu logam berat serta residu biokimia seperti antibiotik, pestisida, histamin, marine biotoxine.

"Termasuk juga secara fisik, ikan bebas dari metal fragment dan benda asing," terangnya.

Baca Juga: Jelang Implementasi PIT, KKP Siapkan Checker Mutu Ikan Di Tual

Karenanya, sebagai bentuk jaminan mutu BPPMHKP melakukan standardisasi dan sertifikasi cara atau praktik yang baik di tahap produksi primer budidaya melalui sertifikasi CPIB (pembenihan), CBIB (pembesaran), CPPIB (pakan), CPOIB (obat ikan), CDOIB (distribusi obat ikan), sertifikasi  tahap produksi primer perikanan tangkap  melalui CPIB kapal pendingin, CPIB based on HACCP kapal pembeku, serta monitoring pembongkaran ikan.

Selanjutnya sertifikasi pada tahap Pasca Panen melalui SKP di UMKM dan UPI, HACCP di UPI dan suplier, serta Cara Distribusi Ikan yang Baik.

Selain itu, BPPMHKP juga mensertifikasi mutu dan keamanan produk (Health Certificate), pengendalian ketertelusuran (traceability) mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, pengendalian importasi produk kelautan dan perikanan konsumsi, pengelolaan manajemen mutu laboratorium (penguji dan acuan) dan jejaring laboratorium hingga harmonisasi Sistem Jaminan Mutu untuk meningkatkan keberterimaan produk perikanan di pasar ekspor.

"Kita juga melakukan monitoring cemaran perairan (marine biotoxine, logam berat, dll), serta kesegaran dan mutu dan keamanan hasil Kelautan dan Perikanan di pasar domestik. Semua ini dalam rangka jaminan mutu terhadap ikan dan produk perikanan. Selain itu juga dilakukan kampanye ikan bermutu dilakukan dengan mengajak seluruh pelaku usaha dan juga konsumen untuk selaku berorientasi mutu dihati," katanya.

Dampak Mutu Ikan
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan fungsi BPPMHKP sebagai otoritas kompeten penjaminan mutu hasil hasil kelautan dan perikanan melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan dari hulu hingga hilir. Hal ini merupakan amanah Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP.

Ishartini menambahkan, sebagai komoditas strategis, ikan termasuk sumber pangan yang mendukung ketahanan pangan, sumber gizi, hingga menjadi sumber ekonomi dan penghasil devisa.

Baca Juga: KKP Harmonisasikan Mutu Perikanan RI Dengan Tiga Negara

Ishartini menegaskan yang dikhawatirkan dari ikan tidak bermutu adalah foodborne illness causes atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba, patogen atau kuman atau bahan kimia berbahaya. Alhasil, ikan yang mestinya bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan justru mengakibatkan penyakit.

"Tentu ini tak bisa dianggap sepele, karena bukannya kita sehat justru sebaliknya akibat mengonsumsi ikan yang tidak bermutu," pungkasnya.