KKP Mengaku Siap Penuhi Kebutuhan Produk Ikan di MBG

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). KKP siap memenuhi kebutuhan sumber protein pada program MBG melalui produk perikanan bermutu untuk mendorong program peningkatan gizi masyarakat tersebut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, saat ini pihaknya telah mengembangkan budi daya perikanan dengan menyesuaikan komoditas paling dominan dari masing-masing daerah. Sehingga menurutnya, program MBG akan berbasis kearifan lokal dan tematik, sesuai potensi paling dominan di daerah, dan sejalan dengan pengembangan budi daya perikanan yang dilakukan KKP.

"Makan bergizi ini peluang besar untuk menyerap hasil budi daya perikanan, karena pasarnya sudah ada," kata Trenggonk dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (29/11).

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Prioritaskan Daerah Tinggi Stunting

Ia pun menjelaskan saat ini pihaknya telah membuat berbagai modeling budi daya yang siap untuk dikembangkan di berbagai wilayah, seperti salah satunya modeling budi daya ikan nila salin di Karawang.

Metode budi daya pada program modeling telah siap diterapkan dalam upaya revitalisasi tambak-tambak idle yang ada di sepanjang jalur Pantura dari Banten hingga Jawa Timur. Luasan tambak idle mencapai 78 ribu hektare (ha), dan di tahap 1 revitalisasi akan menyasar 13 ribu (ha) di tahun 2025.

"Kita akan buat budi daya perikanan tematik sesuai dengan potensi yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan pangan MBG," tutur Trenggono.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan KKP dalam pelaksanaan program MBG. Sinergi bahkan akan dilakukan dalam upaya pencapaian target swasembada pangan nasional.

Baca Juga: ID FOOD Gandeng Peternak Kecil Pasok Telur Dan Ayam Di Program MBG

Dadan menjelaskan, 85% anggaran yang digunakan untuk MBG, nantinya dialokasikan untuk membeli bahan lokal yang bersifat tematik. Misalnya saja daerah tersebut memiliki potensi perikanan, maka 85% dari anggaran untuk membeli ikan, sementara sisanya untuk pembiayaan memasak.

"Jadi kalau daerah MBG banyak ikan ya kita kasih ikan, kalau telur ya kita kasih telur. Badan Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi off-taker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan, dan produknya akan kita gunakan untuk program makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA,” tandas Dadan.

Seperti diketahui, Menteri KKP tengah mengejar implementasi kebijakan berbasis ekonomi biru, salah satunya yaitu pengembangan budi daya perikanan yang dinilai mampu memenuhi ketahanan pangan tanpa merusak ekologi.