07 Maret 2025
19:05 WIB
KKP dan Muhammadiyah Sinergi Dorong Pelaksanaan Program Ekonomi Biru
Anggota dan jaringan aset Muhammadiyah yang besar diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mendorong kesuksesan program ekonomi biru.
Penulis: Siti Nur Arifa
Editor: Fin Harini
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kiri) dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menandatangi nota kesepahaman bersama pelaksanaan program ekonomi biru di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3). Sumber: KKP
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Muhammadiyah lewat sinergi menyukseskan pelaksanaan program ekonomi biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Menandai kerja sama dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan.
“Saya mengajak kader-kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia," kata Trenggono di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (7/3).
Baca Juga: Mengenal Ekonomi Biru
Bukan tanpa alasan KKP menggandeng Muhammadiyah. Organisasi keagamaan Islam non-pemerintah ini memiliki keanggotaan dan aset yang tersebar di berbagai daerah.
“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” tambah Menteri Trenggono.
Dalam praktiknya, kerja sama ini mencakup Perluasan Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.
Adapun kegiatan yang disinergikan dalam nota kesepahaman meliputi pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Selain itu, didorong pula pelaksanaan pengelolaan sampah laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.
Ketahanan Pangan dalam Ekonomi Biru
Masih menurut Menteri Trenggono, peran sektor perikanan dalam suplai pangan biru atau blue food akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pasar perikanan dunia yang diproyeksikan akan terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,52% dari US$269,3 miliar di tahun 2023 menjadi US$419,09 miliar di tahun 2030.
Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki luas perairan 6,4 juta km2, panjang garis pantai 108.000 km, 17.504 pulau, dan jumlah populasi penduduk 140 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Trenggono menilai, Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.
Baca Juga: Pemberdayaan Ekosistem Laut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Biru
“KKP sangat optimis bahwa sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia ke depan,” tuturnya.
Menanggapi kerja sama ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung mengenai pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan.
"Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” tutup Haedar.