Pemberdayaan Ekosistem Laut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Biru

JAKARTA - Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI Satyawan Pudyatmako mengatakan, pemberdayaan ekosistem laut dan masyarakat sekitar dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan.

“Ekosistem laut ini kalau kita gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat berperan, karena di situ ada nilai-nilai ekonomi yang besar,” kata Satyawan saat ditemui di Jakarta, Selasa (11/2).

Beberapa contoh peluang ekonomi biru antara lain hasil perikanan, budidaya laut seperti rumput laut dan mutiara, hingga potensi pengembangan destinasi wisata berbasis alam (eco-tourism).

“Ini harus kita optimalkan dalam bentuk penghasilan yang kita sebut sebagai pemberdayaan ekonomi biru dari sektor marine,” ujarnya.

Selain itu, Satyawan mengatakan, ekosistem pesisir dan laut Indonesia tidak hanya menjadi sumber keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang vital bagi jutaan orang yang bergantung pada ekosistem laut dan pesisir. Di antaranya terkait dengan kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Khusus ketahanan pangan hal ini selaras dengan program pembangunan nasional Indonesia dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan menuju konservasi laut. Di antaranya melalui inisiatif seperti Poros Maritim Dunia (Global Marine Fulcrum) dan komitmen untuk memperluas kawasan lindung laut (Marine Protective Area/MPA) menjadi 32,5 juta hektare pada tahun 2030.

"Indonesia telah menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk melindungi sumber daya laut kita. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa MPA kita dibangun dan dikelola secara efektif serta saling terhubung melalui jaringan yang didasarkan pada sains ekologis yang kuat,” ujarnya.

Generasi Muda
Satyawan Pudyatmako menyoroti pentingnya peran masyarakat terutama generasi muda, untuk meningkatkan potensi ekonomi biru Indonesia. Menurut Satyawan, edukasi bagi generasi muda, utamanya yang tinggal di wilayah pesisir atau di sekitar taman nasional seperti di Kepulauan Togean dan Wakatobi, penting untuk mendorong pemberdayaan yang sejalan dengan konservasi keragaman hayati.

“Seperti di Wakatobi dan Kepulauan Togean, konservasi keberagaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi ekonomi bisa terjaga dengan baik, salah satunya juga adanya pendidikan yang dilakukan untuk masyarakat terutama generasi muda,” kata Satyawan.

Ia menekankan, kehadiran taman-taman nasional laut bukan hanya menjadi situs konservasi laut tetapi juga tempat di mana kekayaan ekologi dan ketahanan komunitas lokal saling terkait.

“Taman-taman nasional laut seperti Wakatobi dan Kepulauan Togean, dan taman-taman nasional laut lainnya merupakan simbol komitmen Indonesia untuk melestarikan ekosistem laut sambil mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ujar dia menambahkan.

Namun, Satyawan menekankan, agar tujuan besar terkait konservasi laut dan ekonomi biru dapat berjalan beriringan dan tercapai, diperlukan kerja sama yang erat dan aktif bersama para pemangku kepentingan, kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta pihak-pihak lainnya. Kerja sama tersebut, lanjut dia, juga memiliki peran vital dalam mendorong kolaborasi, membangun kapasitas, dan memastikan, semua suara didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi konservasi.

“Dengan memperkuat Kawasan Konservasi Laut (MPA=Marine Protected Area) dan membentuk jaringan MPA, kita tidak hanya akan mempromosikan perikanan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati, memajukan ekonomi biru, meningkatkan mata pencaharian, dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim,” jelas dia.

Karbon Biru
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh dunia internasional.

"Jadi kalau potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia sebenarnya mengakui. Jadi beberapa kali paparan di dunia internasional itu selalu mengakui bahwa Indonesia negara besar," kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis.

"Kita punya hutan besar, kita hidup di iklim tropis dan kita punya juga lamun dan mangrove yang juga sebenarnya lebih bagus hidup di iklim tropis. Potensinya cukup besar, tetapi tingkat kerusakan mangrove dan lamun cukup besar juga, sehingga kita harus bisa melakukan upaya mengurangi kerusakan tadi dan memperbaiki yang rusak," bebernya.

Upaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengurangi kerusakan lamun serta mangrove di laut dan wilayah pesisir dalam rangka untuk mengurangi emisi melalui penyerapan emisi. Hal tersebut juga dapat menjadi barter bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak memiliki potensi karbon biru.

"Upaya-upaya ini, kalau kita bisa misalnya mengurangi kerusakan lamun dan mangrove maka itu juga dianggap sebagai upaya apalagi melakukan rehabilitasi itu sebenarnya juga upaya. Berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk bisa menyerap emisi itu bisa dikuantifikasi dan dapat menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi (karbon biru). Jadi kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerapan emisi dari ekosistem tadi. Jadi potensinya cukup besar," beber Yusuf.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau karbon biru (blue carbon) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.