03 September 2024
17:41 WIB
Kinerja Manufaktur Anjlok, Pengamat: Perlu Perbaikan Income Masyarakat
Pemerintah perlu menjalankan strategi yang bertujuan memperbaiki sisi income masyarakat, sehingga bisa memantik daya beli produk manufaktur. Dengan demikian, kinerja manufaktur membaik.
Penulis: Aurora K MÂ Simanjuntak
Editor: Fin Harini
Ilustrasi Pekerja perusahaan kosmetik mengemas produksi di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi Jawa Barat, Kamis, (7/3/2024). Antara Foto/Paramayuda
JAKARTA - Lembaga Center of Reform On Economics (CORE) menyoroti masalah lesunya kinerja manufaktur RI yang tercermin dari penurunan PMI manufaktur Indonesia yang makin terperosok ke level 48,9 pada Agustus 2024.
S&G Global mencatat, PMI manufaktur Indonesia melanjutkan tren penurunan dalam lima bulan terakhir, bahkan mengalami kontraksi. Pada April sampai Juni 2024, kinerja manufaktur masih berada di zona ekspansif.
Adapun PMI Manufaktur April-Juni 2024 masing-masing berada pada level 52,9, 52,1, dan 50,7. Namun, sejak Juli 2024, PMI manufaktur RI terperosok ke zona kontraksi, sebesar 49,3, lalu pada Agustus 2024 jatuh ke level 48,9.
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan kinerja manufaktur yang persisten di Indonesia. Dia sepakat dengan laporan S&P Global yang menyebutkan, akar masalah penurunan PMI Manufaktur adalah lesunya permintaan atau demand.
Baca Juga: Penurunan PMI Manufaktur Agustus 2024 Cerminkan Lemahnya Permintaan Dalam Negeri
"Ini menunjukkan penurunan kinerja yang persisten selama 5 bulan terakhir, yang mana ini kalau kita lihat penyebabnya disebut terjadi penurunan pesanan atau order, baik dalam negeri maupun luar negeri," terangnya kepada Validnews, Selasa (3/9).
Dia menerangkan, ketika demand terhadap produk manufaktur anjlok, akan berimbas ke penurunan produksi dan kapasitas industri. Dengan demikian, sambungnya, kinerja industri manufaktur di hulu ikut menurun.
Sejalan dengan itu, dia menyampaikan pemerintah perlu ambil andil membenahi kondisi di dalam negeri, sehingga bisa kembali memantik daya beli dan permintaan. Utamanya, masyarakat dari kalangan ekonomi kelas menengah, yang notabene jumlahnya mendominasi.
"Jadi permasalahannya dari sisi demand, kalau demand-nya lemah ini otomatis akan memengaruhi sisi produksi, kapasitas produksi juga jadi menurun," ujar Faisal.
Kebijakan Tingkatkan Income
Dia mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya berdiam menyikapi penurunan kinerja manufaktur Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu menggenjot sisi permintaan atau demand.
"Yang harus dilakukan pemerintah menggenjot dari sisi demand, terutama permintaan domestik, bagaimana supaya daya beli masyarakat terutama kalangan menengah yang adalah mayoritas ini harus ditingkatkan kembali," ujarnya.
Faisal menekankan, permintaan domestik, terutama dari masyarakat kalangan ekonomi kelas menengah perlu ditingkatkan. Dengan begitu, dia memproyeksikan permintaan terhadap produk-produk industri manufaktur pun akan meningkat.
Dia menyarankan setidaknya ada satu strategi yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu meningkatkan income atau perolehan pendapatan masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan cara menciptakan lapangan kerja dan menaikkan tingkat upah.
Baca Juga: Terperosok Lagi, PMI Manufaktur RI Agustus 2024 Jatuh Ke Level 48,9
"Ini harus ditingkatkan dengan berbagai strategi yang sifatnya untuk mendorong sisi income, baik itu menciptakan lapangan pekerjaan maupun mengangkat tingkat upah baik di sektor formal maupun informal," terang Faisal.
Di satu sisi, pengamat CORE mengakui, menjalankan strategi tersebut untuk memperbaiki sisi demand bukan hal mudah dan hasilnya tidak bisa didapatkan secara instan. Namun, dia meyakini hal itu dapat diterapkan, ketimbang harus membagi-bagikan bansos lagi kepada masyarakat.
Faisal menilai, bantuan sosial atau bansos dari pemerintah ini seringkali tidak tepat sasaran. Selain itu, dukungan tersebut tidak menyelesaikan akar masalah, sehingga tidak efektif menyelesaikan kendala di sektor manufaktur RI.
"Memang tidak bisa instan (perbaikan sisi income), kecuali mau mengucurkan bansos, itu saya tidak recommend karena tidak menyelesaikan akar permasalahan dan cenderung banyak tidak tepat sasaran," tutup Faisal.