Ketua Satgas: Tambahan 7 Juta Rumah Berasal Dari Qatar Dan UEA

JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah mendapatkan pendanaan dari investor luar negeri senilai 7 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rinciannya, pemerintah Qatar yang sebelumnya memberikan pendanaan hunian bagi MBR sebanyak 1 juta unit kini ditambah 5 juta unit sehingga kini berjumlah 6 juta unit. 

“Dari Qatar yang sudah di tanda tangan itu 1 juta unit penghunian berupa apartemen, terus dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi (menambah) 3-5 jt rumah dan apartemen. Berarti dari Qatar antara 4-6 juta unit penghunian MBR,” kata Hashim pasca pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kemeterian PKP, Senin (20/1).

Hasyim menambahkan, dari Qatar dia menyebut satu unit yang dibangun diperkirakan akan memakan biaya sebesar US$16-20 ribu per unit. Maka jika dikalikan 1 juta hunian artinya investasi yang didapat berkisar US$16-20 miliar. 

Baca Juga: APERSI Minta Jatah Fasilitas Tanah Seperti Qatar Untuk Program 3 Juta Rumah

Sementara, Hashim menjelaskan Uni Emirat Arab yakni Abu Dhabi juga akan memberikan pendanaan hunian bagi MBR sebanyak satu juta unit.

“Nanti tgl 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti satu juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara (Qatar dan Abu Dhabi),” terang dia.

Di samping itu dia juga mengatakan, selain Qatar dan Abu Dhabi juga terdapat beberapa investor asing yang akan membangun hunian bagi MBR. Seperti Turki yang akan membangun sekitar 50 ribu unit, serta Singapura sekitar 100 ribu unit. 

Hashim menilai pemerintah telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.

“Saya kira ini cepat, dalam tiga bulan kita sudah dapat komitmen untuk 7 juta lebih (rumah),” kata dia.

Baca Juga: Hashim Sebut Qatar Dan Abu Dhabi Akan Bantu 7 Juta Unit Perumahan

Untuk lokasinya, Hashim mengungkapkan beberapa daerah di Jakarta akan digunakan untuk membangun hunian bagi MBR ini. Seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. 

Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di danau metland (Cibitung), terus ada 30 ha di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” kata Hashim.

“Terus instruksi pak Prabowo, bila memungkinkan setiap stasiun ka di Indonesia terutama di kota-kota besar itu harus ada rumah susun, itu namanya TOD,” ujarnya lagi.