Kepala BGN Kembangkan 8.286 SPPG Di Daerah Terpencil

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan pihaknya sedang mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah terpencil atau wilayah tertinggal, terdepan dan terluas (3T). Kata dia, pihaknya sudah mendata untuk mengembangkan SPPG di daerah terpencil tersebut.

“Kita sedang mengembangkan SPPG di daerah terpencil, yang sudah didata ada 8.000,” kata Dadan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu (12/11).

Adapun, Dadan menjelaskan polanya nanti Badan Gizi Nasional akan kerja sama dengan Satuan Tugas Pemerintah Daerah. Selain itu, kata dia, pengelolaannya juga akan melibatkan pemuda dan masyarakat setempat.

Menurut dia, Satuan Tugas Pemerintah Daerah ini akan menentukan titik-titiknya berbasis kebutuhan daerah terpencil seperti daerah yang tidak bisa dijangkau lebih dari 30 menit dari daerah terdekat. Misalnya, daerah pegunungan, daerah dibatasi sungai, laut, pulau atau pedalaman.

Baca Juga: Terima 8.471 Usulan Lokasi, BGN Tutup Pendaftaran SPPG

“Sehingga, kita harus dirikan SPPG-SPPG yang kapasitasnya di bawah 1.000 dengan ukuran 10x15,” ujarnya.

Selanjutnya, Dadan mengatakan pihaknya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan termasuk calon investornya. Karena, kata dia, bangunan ini beda dengan daerah aglomerasi yang diberikan insentif harian.

“Kalau SPPG daerah terpencil ini SPPG dibangun, begitu selesai langsung kita sewa in advance 4 tahun,” jelas dia.

Saat ini, Dadan mengatakan pihaknya sedang kerja sama dengan Direktorat Jenderal Penilaian Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam rangka melihat kelayakan biaya sewa setiap daerah yang bisa dikeluarkan untuk SPPG yang terbangun di daerah terpencil.

“Contoh, kalau kita bangun Rp 1,5 miliar maka break event point-nya adalah 3 tahun itu 500. Maka kalau kita sewa 4 tahun di depan, itu bisa bayar Rp2 miliar. Demikianlah kurang lebih, tapi ini sangat tergantung dari penilaian Tim Kementerian Keuangan berapa kelayakan untuk sewa di depan,” ungkapnya.

Dibangun Desember 2025
Terkait percepatan SPPG daerah terpencil, Dadan melaporkan sudah kerja sama dengan Satgas Pemerintah Daerah di setiap daerah. 

Data yang dihimpun BGN, kata dia, wilayah Sumatra akan ada 1.945 SPPG terpencil, Jawa ada 235 SPPG terpencil, Kalimantan ada 1.783 SPPG terpencil, Sulawesi ada 969 SPPG terpencil, Bali dan Nusa Tenggara ada 1.265 SPPG terpencil, dan Papua ada 2.043 SPPG terpencil.

“Dengan rencana SPPG terpencil total ada 8.286, yang sudah terverifikasi termasuk sudah ada calon investornya sebanyak 8.218 titik, belum terverifikasi ada 68 titik. Jadi ini tersebar di 35 provinsi, di 324 kabupaten, 2.465 kecamatan,” ungkapnya.

Baca Juga: Kepala BGN Ngaku Kurang Anggaran Rp28 T Di Akhir Tahun

Untuk itu, Dadan berharap sebagian besar SPPG daerah terpencil ini akan bisa dibangun paling lambat bulan Desember 2025 dan selesainya kemungkinan Januari 2026. Sehingga, lanjut dia, Badan Gizi Nasional bisa melayani para penerima manfaat yang rata-rata per SPPG hanya 300 lantaran ini di daerah-daerah terpencil.

“Kita akan operasikan sama seperti daerah aglomerasi. Jadi total yang dilayani daerah terpencil dengan 8.286 ini kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta penerima manfaat. Perlu diketahui, sebagian besar calon penerima manfaat kita atau penerima manfaat ada di daerah aglomerasi,” pungkasnya.