Kendalikan Inflasi Pangan, Ini Langkah TPIP Wilayah Sumatra   

MEDAN – Tingkat inflasi di Indonesia terutama dipengaruhi komponen harga bergejolak (volatile food), sehingga pengendalian inflasi pangan menjadi sangat penting.

Sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia (BI) dengan Pemerintah Daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas inflasi pangan sesuai dengan kesepakatan HLM TPIP 2025 pada kisaran 3,0-5,0%.

Sinergi juga penting untuk menjawab sejumlah tantangan pengendalian inflasi pangan. Mulai dari perlunya peningkatan produksi komoditas pangan, terhambatnya jalur distribusi dan rantai pasok, disparitas harga antarwaktu dan antarwilayah, hingga perlunya penyediaan sarana penyimpanan pasca panen.

Oleh karena itu, pemerintah merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatra yang diselenggarakan pada 24 Maret 2025 di Medan, Sumatra Utara, dengan tema “Sinergi dan Inovasi dalam Mendorong Peningkatan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Distribusi Pangan Guna Mendukung Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Inklusif di Sumatra”.

Baca Juga: Hasil Pertanian Dorong Inflasi Perdagangan Besar Maret 2025 Jadi 0,75%

“Untuk menjaga inflasi volatile food tetap terkendali, penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan melalui perluasan KAD dan peningkatan peran BUMD sebagai offtaker. Upaya-upaya pengendalian inflasi juga disinergikan dengan kebijakan untuk menjaga daya beli guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, termasuk di wilayah Sumatra,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (25/4).

Rapat tersebut menyepakati beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan untuk pengendalian inflasi pangan, di antaranya dukungan peningkatan produksi melalui perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi pompanisasi, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Fasilitasi Distribusi Pangan.

Kemudian, peningkatan peran BUMD sebagai offtakerter masuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta optimalisasi penggunaan APBD khususnya untuk memprioritaskan program ketahanan pangan.

Pada Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Wilayah Sumatra ini juga dilaksanakan Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pada GNPIP tersebut, dilaksanakan pencanangan sinergi/komitmen pengendalian inflasi oleh TPIP dan TPID di wilayah Sumatra, antara lain melalui komitmen sinergi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas beras, telur ayam ras, bawang merah, dan cabai merah, serta pengembangan aplikasi yang memuat neraca pangan, perkembangan harga, dan kalender tanam.

Inflasi
Sebagai informasi, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03% secara tahunan (year on year/yoy), didukung realisasi inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang target sasaran nasional 2,5±1%, yaitu sebesar 1,57% (yoy) pada 2024.

Pada Maret 2025, realisasi inflasi tercatat sebesar 1,03% (yoy), yang dipengaruhi normalisasi tarif listrik pasca berakhirnya program diskon 50%, serta meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan akibat peningkatan permintaan pada periode bulan Ramadan.

Selain itu, kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol pada arus mudik dan arus balik relatif menahan laju inflasi Maret.

Sementara itu, tantangan global pada tahun 2025 semakin meningkat pasca Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tarifnya. Hal tersebut berdampak pada pelemahan pasar keuangan, fluktuasi harga komoditas global, dan ketidakpastian kondisi ekonomi ke depan semakin meningkat.

Baca Juga: BPS: Inflasi Maret 1,65%, Tarif Listrik Jadi Biang Kerok

Ferry mengatakan, pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, diikuti tingkat inflasi yang stabil dan terkendali dengan menjalankan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil yang didukung strategi kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Turut hadir dalam rangkaian agenda tersebut di antaranya Wakil Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Staf Ahli Deputi Badan Gizi Nasional.

Selanjutnya, Direktur Badan Pangan Nasional, Koordinator Wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara, Pimpinan Wilayah Bulog Sumatra Utara, perwakilan Kementerian Pertanian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatra, dan perwakilan TPID se-Sumatra.