14 September 2024
11:05 WIB
Kementan Siapkan Lahan, Dongkrak Produksi Susu Dan Daging Nasional
Kementan menargetkan ketersediaan sapi perah 1 juta ekor di tahun 2029, sehingga bisa meningkatkan produksi susu sapi di negeri.
Penulis: Erlinda Puspita
Editor: Fin Harini
Pekerja membawa susu usai memerah dari seekor sapi di J'rami Farm, Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/2/2024). ValidNewsID/Darryl Ramadhan
JAKARTA - Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan) Agung Suganda mengungkapkan, pihaknya menargetkan peningkatan populasi sapi perah 1 juta ekor di tahun 2029. Dari target tersebut, diharap bisa menghasilkan produksi susu sapi mencapai 8,17 juta ton per tahun.
"Jika target ini tercapai, kebutuhan impor susu dapat ditekan hingga hanya 4% dari total permintaan nasional," kata Agung dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (14/9).
Oleh karena itu, Agung mengaku saat ini Kementan telah menyusun peta jalan percepatan pengembangan sektor susu. Percepatan tersebut salah satunya dengan memberikan kemudahan investasi bagi pelaku usaha, mulai dari penyederhanaan perizinan hingga akses lahan dan insentif investasi.
Baca Juga: Produksi Susu Segar Anjlok dan Impor Melonjak, Ini Alasannya
Menurut Agung, pihaknya juga memfasilitasi penyediaan lahan bersertifikasi "clear and clean" bagi para investor. Sehingga ini bisa memberikan kepastian dan keamanan bagi investor dalam memulai serta mengelola usaha peternakan di Indonesia.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan (PPHNAK) Tri Melasari menyampaikan, untuk sertifikasi lahan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Bank Tanah, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam upaya mensertifikasi lahan tersebut, Kementan akan fokus pada identifikasi dan verifikasi lahan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis.
"Kami sudah menerima informasi mengenai ketersediaan lahan dari berbagai daerah, namun masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut terkait status, fungsi, dan pemanfaatan lahan tersebut. Informasi ini krusial untuk para calon investor, termasuk akses terhadap data topografi dan tipologi lahan," ungkap Tri Melasari.
Diakui Tri, sejauh ini sudah ada 8 calon investor asing yang menunggu fasilitasi lahan untuk usaha peternakan di Indonesia, antara lain berasal dari Vietnam, Malaysia, China, Brasil, Qatar, Australia, dan Korea Selatan. Sementara dari dalam negeri, terdapat 52 pelaku usaha yang berencana mengembangkan 1 juta ekor sapi perah dan 66 pelaku usaha lainnya siap mengembangkan 600 ribu ekor sapi potong.
Lebih lanjut, Tri mengungkapkan salah satu area potensial untuk pengembangan peternakan adalah Lembah Napu, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Badan Bank Tanah telah menyediakan lahan siap pakai di kawasan tersebut mencapai 4 ribu hektare (ha), dengan potensi pengembangan 60 ribu ha di wilayah hutan produksi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki sumber daya air yang melimpah dari danau serta sungai, yang tentu mendukung kegiatan peternakan sekaligus irigasi.
Baca Juga: Produksi Susu Segar Masih Banyak Kendala, Ini Penjelasan Kementan
"Lembah Napu sangat cocok untuk peternakan karena lahannya sudah dalam kondisi 'clear and clean'. Infrastruktur logistik di wilayah ini juga memadai, dan lokasinya strategis karena dekat dengan IKN. Wilayah ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nasional akan daging dan susu," tutur Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerjasama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat.
Sebagai informasi, Indonesia saat ini mengalami defisit daging dan susu. Produksi susu nasional masih kurang 3,7 juta ton atau sekitar 79% dari kebutuhan nasional. Sehingga diperlukan penambahan 1 juta ekor sapi perah.
Sementara untuk produksi daging sapi, selama ini Indonesia masih defisit sebesar 0,4 juta ton atau 52%, sehingga perlu peningkatan populasi sapi potong.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman juga sebelumnya telah menargetkan pemanfaatan 1,5 juta lahan untuk pengembangan peternakan sapi perah dan sapi potong sebagai bagian dari upaya percepatan penyediaan daging, susu, dan telur bagi kebutuhan nasional.