Kemenkeu Tunggu Operasionalisasi Makan Gratis Dari Tim Teknis Prabowo

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah masih menunggu tim teknis dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenai detail belanja program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun. 

Ia menyatakan, pemerintah saat ini telah memberikan ruang fiskal yang cukup dan telah disepakati untuk bisa digunakan program ikonik tersebut. Pihaknya juga akan menunggu indikator yang akan dipakai oleh tim teknis pemerintah baru dalam pelaksanaan MBG nantinya.

“Itu tanya mereka (indikator program MBG Rp71 triliun), nanti kita minta (data)… Kan Rp71 triliun sudah dibicarakan dan sudah dimasukkan dalam usulan nanti untuk RAPBN yang sedang kita siapkan,” katanya menjawab wartawan ketika ditemui di Jakarta, Selasa (25/6).

Buat gambaran saja, hitungan kasar Validnews mengacu rencana anggaran makan Rp15 ribu per anak, pemerintah dapat menyediakan makan gratis sebanyak 4,73 miliar porsi per tahun dengan anggaran program prioritas MBG Rp71 triliun. Jumlah itu juga setara dengan makan gratis sebanyak 394,44 juta porsi per bulan.

Jika dikerucutkan, anggaran yang sama juga bisa memberikan makan gratis sebanyak 98,61 juta porsi per minggu, serta 19,72 juta porsi per hari. Adapun asumsi pekanan sebesar 4 pekan dalam sebulan, dan 5 hari dalam seminggu sebagaimana waktu sekolah anak yang umumnya dilaksanakan Senin-Jumat.

Jika mengacu data yang sementara Validnews hitung, porsi makan harian yang sebanyak 19,72 juta porsi hanya mampu menghimpun 27,97% target pengguna balita-SMP hingga madrasah yang diestimasi sebanyak 70,5 juta orang untuk makan gratis.

Di sisi lain, Febrio juga mengapresiasi komitmen tim pemerintah baru yang juga mendukung disiplin fiskal ke depan. Hal ini secara khusus telah memberikan katalis positif bagis pasar sehingga rupiah mengalami penguatan hari ini.

Baca Juga: ADB Yakin Makan Siang Gratis Perlebar Defisit Fiskal Indonesia

“Kita kan senang sekali ada disiplin fiskal dan itu sudah confirmed bahwa disiplin fiskal itu akan jadi pilar bagi kebijakan fiskal (pemerintah baru). Jadi, itu yang harus kita lakukan dan ini merupakan APBN yang kita siapkan, dalam konteks itu juga sesuai dengan hasil konsultasi kita dengan tim presiden terpilih,” urainya.

Terpisah, Wakil Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Ahmad Muzani menyampaikan, persetujuan anggaran makan gratis tahap I di 2025 sebesar Rp71 triliun oleh pemerintah saat ini menunjukkan proses transisi yang paling baik. Menurutnya, transisi ini juga lebih lancar dibandingkan dengan transisi pemerintahan sebelumnya.

Jokowi, sebutnya, juga secara gamblang dan buka-bukaan mengenai persoalan yang patut disoroti kepada pemerintah baru, termasuk anggaran yang dirancang dalam APBN 2025 yang akan datang.

“Ini menjadi contoh yang baik bagaimana pemerintah yang akan ditinggalkan bisa diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang, baik persoalan atau pun potensi-potensinya,” kata Muzani di kompleks DPR. 

Baca Juga: Indef: Program Makan Siang Gratis Tak Feasible

Dirinya pun berharap, proses transisi lancar ini bisa juga dicontohkan kepada pelaku politik Indonesia ke depannya. Sehingga keseimbangan bisa berlangsung dengan baik.

“Kita harap, persoalan politik dan ekonomi bisa diteruskan pada pemerintahan yang akan dan itu harapan kita semua,” jelasnya.

Dirinya pun mengelak ketika ditanya mengenai sodoran besaran anggaran makan gratis Rp71 triliun oleh tim teknis pemerintah baru. Dia menjawab, penjelasan mengenai hal tersebut masih sama dengan penjelasan yang diutarakan oleh Menkeu Sri Mulyani.

Dia pun menyampaikan masih terus mempelajari total besaran anggaran utuh makan gratis ini. “Saya belum menghitung (total keseluruhan program prioritas Makan Bergizi Gratis),” pungkasnya.