ADB Yakin Makan Siang Gratis Perlebar Defisit Fiskal Indonesia

JAKARTA -  ADB Principal Economist Arief Ramayandi menyampaikan, program makan siang gratis sudah pasti akan menaikkan besaran defisit fiskal RI. Seperti diketahui, makan siang gratis merupakan program unggulan Prabowo-Gibran yang terus digemborkan selama masa kampanye Pemilu 2024.

“Beban anggaran pasti ada, tapi apakah itu akan jadi mendorong fiskal defisit sampai memburuk? Saya rasa tidak terlalu ya,” katanya menjawab wartawan usai agenda ADB Outlook 2024 ‘Prospek Ekonomi Indonesia di Tengah Gejolak Eksternal’, Jakarta, kamis (16/5).

Sejauh ini, ADB menilai, kemampuan fiskal Indonesia masih relatif baik dan kuat. Dari sisi penerimaan juga, rasio pajak Indonesia yang masih 10%-an masih berpeluang untuk terus ditingkatkan ke depan.

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat, rasio pajak pusat terhadap PDB mencapai 10,24% di 2018; 9,76% di 2019; 8,33% di 2020; 9,12% di 2021; dan 10,39% di 2022.

Arief juga meyakini, potensi Indonesia menaikkan penerimaan negara masih cukup besar. Sehingga program-program sejenis yang dapat dikelola efektif dan efisien masih merupakan program yang substantif untuk dibiayai negara.

“Tujuannya, (makan siang gratis) kan agar gizi cukup dan produktivitas tenaga kerja kita meningkat,” ujarnya.

Baca Juga: Otak-atik Sumber Dana Makan Siang Gratis Siswa 2025

Soal utang publik RI, pihaknya juga menilai, levelnya masih terhitung tinggi di sekitaran Asia. Namun, kondisinya sudah mulai menurun bertahap dibanding posisi di 2021 dan 2022 yang naik karena kebutuhan pandemi covid-19.

Secara umum, utang RI saat ini tidak bisa turun langsung ke kondisi sebelum pagebluk. Per akhir Maret 2024, Kemenkeu mencatat outstanding jumlah utang pemerintah mencapai Rp8.262,10 triliun, dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,79%.

Dirinya pun mengungkapkan, kenaikan defisit fiskal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja nasional nantinya masih sah-sah saja. Pasalnya, kondisi defisit fiskal saat ini pun masih terhitung mild dan di bawah target yang ditetapkan.

“Kalau kenaikan pengeluaran masih ada dalam rentang selisih penerimaan-pengeluaran, kelihatannnya Indonesia masih akan baik-baik saja. Jadi kalo mau ngomong (defisit fiskal) Indonesia 2024-2025 akan baik-baik saja,” ungkapnya. 

Hitungan Validnews, jika terlaksana 100%, pemerintah mesti merogoh kocek sebesar Rp253,8 triliun untuk menjalankan program makan siang gratis se-Indonesia. Sebagai pertimbangan perhitungan, kebijakan ini mengalikan anggaran makan siang gratis Rp15 ribu/orang yang diterapkan kepada 70,5 juta orang.

Prabowo Yakin APBN Mampu Danai Makan Siang Gratis
Mengutip Antara, Presiden terpilih Prabowo Subianto yakin APBN Indonesia mampu mendanai program pangan gratis untuk anak dan ibu, yang menjadi program andalan pada masa kepemimpinannya mendatang.

“Angka-angkanya sudah kita pelajari, kita sudah kalkulasi, dan kita yakin itu akan terealisasi,” kata Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha, Rabu (15/5).

Ia juga menyatakan, keyakinannya mampu menjaga defisit APBN di bawah 3% sekaligus menjamin keberlanjutan program-program prioritasnya sebagai presiden.

Baca Juga: Agar Makan Siang Gratis Tak Salah Sasaran

Sejauh ini, Indonesia telah berhasil mempertahankan rasio utang terhadap PDB pada tingkat yang lebih rendah. Prabowo juga menambahkan, Indonesia menerapkan kehati-hatian dalam mengelola postur fiskalnya.

“Saya yakin Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu menjaga tingkat rasio utang terhadap PDB tetap rendah. Oleh karena itu, saya yakin sudah saatnya kita lebih berani menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, penyesuaian anggaran merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan. Untuk mengoptimalkan pendanaan program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat RI.

“Kami mempertimbangkan refocusing anggaran dan pemotongan pada beberapa program yang tidak esensial. Ini soal efisiensi, tata kelola yang baik, dan manajemen yang baik,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan akan melanjutkan program digitalisasi Presiden Joko Widodo dalam fungsi pemerintahan, termasuk pengadaan. Digitalisasi akan meningkatkan efisiensi dan menghemat anggaran negara.

“Kita bisa lebih berhemat dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu, sehingga membantu berkontribusi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, jadi ya kita yakin,” ujarnya.