Indef: Program Makan Siang Gratis Tak Feasible

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melihat manuver program makan siang gratis yang diusung calon pemerintahan baru tidak bisa diterapkan alias tidak feasible lantaran akan membebani fiskal negara.

Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad mengatakan apabila alokasi dana untuk program makan siang gratis mencapai Rp200-400 triliun, seperti yang disuarakan di awal, maka negara akan boncos. Sebab, menurutnya negara tidak punya anggaran sebesar itu.

"Kalau total (anggaran) Rp200-Rp400 triliun, enggak feasible lah. Ya boleh kecil-kecil saja dulu, kan tidak harus semua, apalagi sampai 2029 semuanya dikasih (makan siang gratis), itu tidak feasible. Enggak ada duitnya gitu, enggak ada sumber dananya," ucap Tauhid kepada Validnews, Kamis (7/3).

Baca Juga: Agar Makan Siang Gratis Tak Salah Sasaran

Sebagai pengingat, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran, berjanji akan memberikan program makan siang gratis untuk pelajar se-Indonesia. Disebutkan pula oleh tim pakar paslon, program ini akan memerlukan biaya hingga Rp450 triliun per tahun.

Jika dilakukan secara bertahap, program makan siang gratis akan menelan biaya sebesar Rp100‐120 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran.

Melihat hal tersebut, Ekonom Senior Indef menyarankan agar pemerintahan baru nantinya tidak langsung menggelontorkan anggaran fantastis untuk program makan siang gratis. Melainkan, memetakan terlebih dahulu daerah beserta penerima makan siang gratis yang tergolong prioritas.

Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan juga tidak langsung membengkak. Menurut Tauhid kuncinya, yakni program harus menyasar penerima dan daerah yang spesifik, yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Kalau kecil-kecil (biaya dan skalanya) boleh, yang prioritas-prioritas saja," imbuhnya.

Tauhid mencontohkan ada beberapa daerah yang bisa dibidik pemerintah baru untuk menjalankan program makan siang gratis. Misalnya, daerah dengan tingkat stunting tinggi, tingkat gizi buruk tinggi, serta daerah dengan kualitas SDM pendidikan dasar (SD) dan PAUD yang rendah.

Di daerah seperti itu, sambungnya, pemerintah bisa melakukan uji coba program makan siang gratis. Jika demikian, ia pun memprediksi biaya programnya tidak akan sampai ratusan triliun.

"Menurut saya, di 2025 baiknya dimulai dari yang kecil, tidak sampai ratusan (triliun), bahkan di bawah Rp10 triliun. Ini untuk uji coba  masih dimungkinkan. Kan kita belum tau sistem, pola, atau mekanismenya, sampai pelaksanaannya, mungkin dicoba satu dua kabupaten," tutur Tauhid.

Baca Juga: Otak-atik Sumber Dana Makan Siang Gratis Siswa 2025

Jangan Korbankan Program Lain
Oleh karena itu, Ekonom Senior Indef itu mengingatkan agar pemerintah baru nantinya perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai program makan siang gratis ini agar tidak membebani APBN.

Dia pun mewanti-wanti agar pemerintah tidak mengorbankan program lain dengan cara mengurangi alokasi anggarannya. Seperti yang diketahui, sempat diumumkan program ini akan mengambil alokasi anggaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga subsidi BBM.

"Kalau negara kaya mungkin tidak masalah (gelontorkan dana sampai ratusan triliun). Kita kan negara berkembang, butuh pendanaan untuk yang lain itu juga penting," imbau Tauhid.