Kemenkeu: Kemiskinan Nasional Semakin Turun Menuju Level Prapandemi

JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu menyampaikan, Indonesia berhasil menjaga perekonomian nasional secara berkelanjutan. Tercermin dari tingkat kemiskinan sudah menuju level prapandemi.

“Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali,” sebutnya dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (18/7).

Sebelumnya, BPS mencatat, tingkat kemiskinan nasional melanjutkan tren penurunan dari 9,57% (September 2022) menjadi 9,36% per Maret 2023. 

Penurunan tingkat kemiskinan ini pemerintah sambut positif setelah sempat menyentuh angka dua digit akibat krisis pandemi. 

Capaian ini telah lebih rendah dibanding angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41%, meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. 

Baca Juga: Tingkat Kemiskinan Maret 2023 Turun 25,90 Juta Orang

Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Febrio menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan bansos kuartal I/2023 secara efektif. Dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3%, sementara Kartu Sembako mencapai 86,5%. 

Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi,” jelasnya. 

Febrio mengungkapkan, tren penurunan kemiskinan Indonesia ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah, yakni mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024.

“Dalam jangka panjang, penurunan kemiskinan akan menjadi pijakan untuk mencapai cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045,” lanjut Febrio.

Surplus Neraca Perdagangan
Pada saat yang sama, Febrio juga mengatakan, tren surplus neraca perdagangan Indonesia masih berlanjut yang dibuktikan dengan surplus perdagangan Juni 2023 US$3,45 miliar. Angka ini tercapai dari ekspor sebesar US$20,61 miliar dan impor sejumlah US$17,15 miliar.

Dengan demikian, total surplus perdagangan Indonesia secara kumulatif selama Januari-Juni 2023 mencapai US$19,93 miliar. 

“Ini menandakan surplus neraca perdagangan Indonesia telah terjadi selama 38 bulan berturut-turut,” ucapnya. 

Baca Juga: Surplus 38 Bulan, Neraca Perdagangan Juni 2023 Capai US$3,45 M

Kepala BKF menyebutkan kinerja neraca perdagangan Indonesia yang tetap surplus menunjukkan posisi keseimbangan eksternal Indonesia yang tetap kuat di tengah tren pelemahan pertumbuhan global, termasuk moderasi harga komoditas. 

Pemerintah akan terus mewaspadai tantangan ekonomi global yang masih negatif.

“Perkembangan kinerja ekonomi global yang menunjukkan tren pelemahan serta harga komoditas yang masih fluktuatif, ini akan terus kami pantau agar dampaknya terhadap laju ekspor dapat terus dimitigasi,” paparnya.