Kemenkeu: Bakal Ada Basis Data Tunggal Untuk BBM Subsidi

JAKARTA - Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengonfirmasi akan ada basis data (database) tunggal untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Saat ini, BPS sedang menyusun basis data tunggal mengenai kependudukan Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya.

Nantinya, basis data tunggal itu akan menggabungkan seluruh basis data kependudukan yang ada, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), data PLN, hingga data Pertamina.

“Semua sedang dipadukan oleh BPS, dan itu akan menjadi dasar (subsidi) nanti, untuk bantuan langsung tunai (BLT), subsidi langsung, dan lain sebagainya,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (11/12) melansir Antara.

Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi 2024 Naik 31,9%, Wamenkeu: Ekonomi Bergerak

Dalam kesempatan sama, Wamenkeu Suahasil Nazara menyebutkan, realisasi subsidi dan kompensasi hingga November 2024 mencapai Rp420,5 triliun, atau naik 31,9% (yoy) dibanding tahun lalu. Kenaikan ini diklaim sebagai bentuk perekonomian nasional berjalan.

Menurut Suahasil, realisasi dan kompensasi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp157,2 triliun, subsidi non energi Rp87 triliun, dan kompensasi Rp176,4 triliun.

"Untuk pembayaran subsidi energi itu dilakukan secara rutin setiap bulan, kepada badan usaha yang menyediakan energi bersubsidi, yaitu PLN dan Pertamina," jelas Suahasil. 

Secara rinci, Suahasil membeberkan untuk alokasi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) pada komponen subsidi untuk energi, antara lain BBM sebanyak 15.105 ribu kiloliter atau naik 1,1% (yoy) dari tahun lalu yang sebanyak 14.934 ribu.

Ada pula pengeluaran untuk LPG 3 kilogram sebanyak 6.858 juta kg atau naik 1,9% (yoy) dari tahun lalu sebesar 6.727 juta kg. Lalu untuk listrik bersubsidi mencapai 41,5 juta pelanggan atau naik 4,4% (yoy) dari tahun lalu 39,7 juta pelanggan.

Baca Juga: Siap-Siap, Skema Baru Subsidi Energi Berlaku Awal 2025

Pada kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kajian mengenai skema baru penyaluran subsidi energi, termasuk BBM, sudah rampung.

"Kalau ditanya tentang itu (skema penyaluran subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung, yang Insyaallah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah ratas akan kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua ya,” ujar Bahlil saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi, Rabu (11/12).

Bahlil juga menjelaskan, rencananya keputusan mengenai skema baru penyaluran subsidi BBM akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, ia menyatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar tepat sasaran.

Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kedua, mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. 

Kedua upaya itu dilakukan untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT. Terakhir, dengan menaikkan harga BBM subsidi.