Subsidi dan Kompensasi 2024 Naik 31,9%, Wamenkeu: Ekonomi Bergerak  

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan realisasi subsidi dan kompensasi tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp420,5 triliun, atau naik 31,9% (year on year/yoy) dibanding tahun lalu. Kenaikan ini diklaim sebagai bentuk perekonomian nasional berjalan.

Menurut Suahasil, realisasi dan kompensasi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp157,2 triliun, subsidi non energi Rp87 triliun, dan kompensasi Rp176,4 triliun.

"Untuk pembayaran subsidi energi itu dilakukan secara rutin setiap bulan, kepada badan usaha yang menyediakan energi bersubsidi yaitu PLN dan Pertamina," jelas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Jakarta, Rabu (11/2).

Sedangkan untuk kompensasi, kata Suahasil, pembayaran dan pengecekan dilakukan setiap tiga bulan atau triwulan sekali. Menurutnya, hingga November ini telah dilakukan pembayaran kompensasi untuk triwulan II-2024, dan untuk triwulan III-2024 sedang dalam proses penelitian dan penelaahan.

Baca Juga: Siap-Siap, Skema Baru Subsidi Energi Berlaku Awal 2025

Secara rinci, Suahasil membeberkan untuk alokasi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) pada komponen subsidi dan kompensasi, untuk energi antara lain BBM sebanyak 15.105 ribu kiloliter atau naik 1,1% (yoy) dari tahun lalu yang sebanyak 14.934 ribu.

Ada pula pengeluaran untuk LPG 3 kilogram sebanyak 6.858 juta kg atau naik 1,9% (yoy) dari tahun lalu sebesar 6.727 juta kg. Lalu untuk listrik bersubsidi mencapai 41,5 juta pelanggan atau naik 4,4% (yoy) dari tahun lalu 39,7 juta pelanggan.

Sementara untuk alokasi non energi antara lain penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak Rp269,5 triliun atau naik 17,8% (yoy) dari tahun lalu Rp228,9 triliun. Kemudian untuk debitur KUR menjangkau 4,7 juta orang atau naik 14,7% (yoy) dari tahun lalu yang mencapai 4,1 juta orang.

Berikutnya adalah penyaluran subsidi pupuk yang meningkat di tahun ini menjadi 6,6 juta ton atau naik 15,8% (yoy) dai tahun lalu sebesar 5,7 juta ton.

"Pupuk juga yang direalisasikan lebih besar dibandingkan tahun lalu. Artinya, perekonomiannya bergerak. BBMnya diminta, LPGnya dicari, listriknya digunakan, dan penyaluran kredit berjalan meningkat. Artinya ekonomi kita bergerak," tandas Suahasil.

Untuk tahun depan, dari catatan Validnews, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan alokasi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2025 meningkat menjadi Rp525 triliun, baik untuk energi maupun non energi.

Baca Juga: Terengah Karena Berubahnya Skema Subsidi Energi

Ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Sri Mulyani memerinci, pemerintah menyiapkan Rp394,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi. Sementara sisanya senilai Rp131,3 triliun dialokasikan untuk subsidi non energi.

"Subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp525 triliun. Kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi Rp394,3 triliun dan subsidi non energi Rp131,3triliun," ujarnya dalam Konpers RAPBN 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Lonjakan anggaran subsidi dan kompensasi tersebut didasari oleh naiknya subsidi non energi karena kenaikan anggaran ketahanan pangan, terutama untuk pupuk subsidi.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah berencana menambah jumlah pupuk bersubsidi tahun depan dari 6,7 juta ton menjadi 9 juta ton di tahun 2025.