Kemendag: WTO Mesti Akomodir Negara Berkembang

JAKARTA – Kementerian Perdagangan meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk dapat mengakomodasi kebutuhan negara berkembang maupun kurang berkembang sesuai dengan tujuan utama pembentukan organisasi.

"WTO harus mengedepankan aspek pembangunan melalui implementasi special and differential treatment (S&DT) yang efektif serta menyediakan ruang kebijakan bagi negara berkembang dan kurang berkembang untuk mengembangkan kapasitas dalam rangka mengambil manfaat dari perdagangan internasional serta mengatasi tantangan dan krisis global,” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dalam keterangan resminya, Senin (29/5).

Dirinya melanjutkan, ruang kebijakan bagi negara berkembang tersebut bukan tanpa alasan, hal tersebut mengingat tiga per empat anggota WTO merupakan negara berkembang dan kurang berkembang.

Indonesia juga mengajak anggota G20 untuk mendukung agenda reformasi WTO. Hal itu diutarakan oleh Indonesia pada Pertemuan Ke-2 Trade and Investment Working Group (TIWG) G20 India yang berlangsung di Bengaluru, India.

Baca Juga: Wamendag: Proses Banding WTO Tidak Mudah

Djatmiko menuturkan, dukungan atas multilateralisme serta reformasi WTO juga menjadi agenda utama pada pertemuan tingkat menteri bidang perdagangan, investasi dan industri Presidensi G20 Indonesia September 2022 lalu.

Negara anggota G20 telah menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan aturan, non-diskriminatif, adil, terbuka, inklusif, merata, berkelanjutan, dan transparan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, inovatif, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.

"Prioritas utama dan hal penting bagi Indonesia terhadap agenda Reformasi WTO adalah untuk menyelesaikan kebuntuan dari fungsi Badan Banding WTO (Appellate Body)," tuturnya.

Menurut Djatmiko, WTO harus beradaptasi dikarenakan saat ini, perdagangan global semakin dinamis dan WTO menghadapi berbagai tantangan pada  perdagangan baru mendatang.

Djatmiko memaparkan, agenda Reformasi WTO sendiri bertujuan untuk meningkatkan tiga fungsi pilar utama yaitu fungsi negosiasi, fungsi transparansi dan pemantauan, dan fungsi penyelesaian sengketa perdagangan merupakan prioritas bersama untuk penguatan dan modernisasi WTO.

G20, sambungnya, menjadi forum penting khususnya bagi para menteri yang membidangi perdagangan dan investasi untuk memberikan dukungan politik yang kuat dan keinginan bersama untuk terus memajukan upaya Reformasi WTO. Untuk itu, pembahasan ini merupakan agenda rutin pertemuan G20 TIWG.

Baca Juga: WTO: Berbagai Risiko Bebani Perdagangan Global 2023

Selain itu, pertemuan juga ini fokus pada upaya anggota G20 dalam mendukung hasil Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) WTO ke-12 2022 serta menuju PTM WTO ke-13 2024.

“Indonesia merupakan pendukung utama sistem perdagangan multilateral dan G20 memiliki kepentingan yang sama terhadap agenda Reformasi WTO. Indonesia siap terlibat secara aktif dan konstruktif dalam upaya-upaya Reformasi WTO dengan negara anggota G20 dan anggota WTO lainnya untuk mencapai hasil positif pada PTM WTO ke-13,” ucap Djatmiko.

Pada pertemuan TIWG kedua ini, India mengajukan lima usulan dokumen capaian kesepakatan tingkat menteri. Dokumen capaian tersebut mencakup penyusunan prinsip-prinsip digitalisasi dokumen perdagangan, portal informasi untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kerangka pemetaan rantai nilai global, kumpulan praktik terbaik mutual recognition agreements (MRAs) sektor jasa, dan inisiatif dialog kebijakan anggota G20.