Jokowi Resmikan Pabrik Amonium Nitrat Senilai Rp1,2 Triliun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur. Jokowi mengapresiasi upaya pembangunan industri amonium nitrat ini sebagai langkah kemandirian produksi pupuk di Tanah Air.

"Ini penting karena 21% amonium nitrat kita masih impor," kata Jokowi saat peresmian seperti dilihat di YouTube Setpres, Kamis (29/2).

Dengan dibangunnya pabrik amonium nitrat ini, lanjut Jokowi, bisa mengurangi 8% dari 21% impor. "Artinya masih 13% kita impor," ujarnya.

Jokowi mengaku senang dengan pembangunan pabrik amonium nitrat ini. Sebab, keberadaannya akan menambah bahan baku pembuatan pupuk.

"Saya senang pabrik ini selesai nanti akan menambah bahan baku pembuatan pupuk tanah air, utamanya NPK. Diharapkan dengan selesainya pembangunan industri ini kemandirian dan produktivitas kita lebih mandiri, berdikari," ucap Jokowi sambil menambahkan investasi pabrik ini menelan biaya Rp1,2 triliun.

"Investasi Rp1,2 triliun tidak sia-sia," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga: Menarget Swasembada Lewat Subsidi Pupuk

Jokowi pun meminta agar kemandirian ini bisa diteruskan di sektor lain, tidak hanya pupuk saja.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang impor bisa dilakukan. Saya kira Rp1,2 triliun untuk kementerian BUMN itu bukan uang yang besar, itu uang kecil, sehingga perlu diteruskan agar 21% itu rampung semuanya. Jadi betul-betul bisa kita pegang, " jelasnya.

"Bukan hanya urusan amonium nitrat, namun produk lainnya yang impor harus semuanya diproduksi dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu, " tutupnya.

Untuk diketahui, pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton sepanjang tahun 2024.

Kendala Pupuk
Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santoso selaku perwakilan kelompok tani yang terjun langsung ke lapangan pun menyuarakan sederet kendala pupuk. 

Baca Juga: Pupuk Indonesia Sediakan Subsidi Pupuk 2,5 Juta Ton

Selain prosedur pupuk subsidi yang ribet, Andreas menyampaikan penyaluran pupuk subsidi ke petani itu tidak merata, sehingga masih banyak petani yang kesulitan mendapat pupuk. Padahal, musim tanam pertama itu penting bagi para petani. Jika terkendala dan tidak dapat pupuk, petani akan ketinggalan momentum penting itu.

"Petani masih kesulitan. Kan yang paling penting justru musim tanam pertama, mulai November, Desember, sampai Januari ini, tapi sebagian masih kesulitan mendapatkan pupuk," ungkap Andreas kepada Validnews.

Secara teknis, penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dilaksanakan melalui 4 tingkatan. Mulai dari produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III). Kemudian distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur di Lini IV) hingga kelompok tani.

Andreas mengutarakan masalah kebocoran pupuk subsidi karena skema distribusi tersebut. Dia dan rekannya pernah melakukan kajian bersama salah satu lembaga di Indonesia dan menemukan 20% kebocoran pupuk di Lini IV.

"Kebocoran jelas ada, kami pernah melakukan kajian dengan salah satu lembaga di Indonesia yang sangat powerful, itu kebocoran di lini IV saja sudah 20% kebocoran pupuk. Jadi enggak tahu (kemungkinan kebocoran lagi) kalau ditambahkan (subsidi pupuk)," ujarnya.