Jokowi Minta Kominfo, Kemenkeu dan BSSN Memitigasi Kebocoran NPWP

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor. Jokowi minta Kementerian Kominfo dan Kementerian Keuangan segera memitigasinya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya," kata Jokowi usai Peresmian Jalan Tol Ruas Solo - Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, di depan gerbang tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).

Jokowi menilai hal ini sering terjadi karena keteladoran terkait password. Sehingga, para peretas dengan mudah mengaksesnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Jajarannya Evaluasi Dugaan Kebocoran Data NPWP

"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ucapnya.

Diketahui, dugaan kebocoran data pajak ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui unggahannya di media sosial X. Teguh menyebut, dalam kebocoran data NPWP tersebut terdapat data milik petinggi negara seperti Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, juga terdapat data milik Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Selain itu, data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan menteri lainnya juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, dan email.

Baca Juga: Situs DJP Diduga Diretas, Banyak Data Wajib Pajak Bocor

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya seperti Erick Thohir, Zulkifli Hasan, juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tulis Teguh dalam akun X.

Teguh mengungkapkan, dari data yang bocor tersebut terdapat 10 ribu sampel yang berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga jenis wajib pajak.