Sri Mulyani Minta Jajarannya Evaluasi Dugaan Kebocoran Data NPWP

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sudah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menelusuri dan mengevaluasi kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh hacker di dunia maya. Kebocoran NPWP tersebut disinyalir memuat data wajib pajak, termasuk data pribadi.

“Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya (kebocoran data NPWP),” katanya usai menghadiri Rapat Paripurna soal Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN TA 2025, Jakarta, Kamis (19/9).

Sri Mulyani melanjutkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan isu kebocoran data NPWP ini dari waktu ke waktu. 

Dia juga berjanji untuk memberikan pembaruan informasi dan solusi terkait kebocoran data sensitif pajak ini ke publik.

“Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucapnya.

Baca Juga: Situs DJP Diduga Diretas, Banyak Data Wajib Pajak Bocor

Dalam kesempatan sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan, pihaknya juga sudah langsung melakukan pengecekan atas isu yang muncul. "Tadi, kan, ibu sudah instruksikan. Kami dalami dulu, nanti aku update lagi ya, kita cek dulu, kita teliti dulu," singkat Suryo.

Sebelumnya, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan diduga telah dibobol oleh peretas atau hacker. Disebutkan, data yang bocor berisi informasi pribadi, seperti nama wajib pajak, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, email, nomor telepon, dan tanggal lahir.

Selain itu, akun X @FalconFeedsio juga mengunggah sebuah tangkapan layar yang diduga menunjukkan aksi peretasan terhadap data DJP. Gambar itu memuat tulisan bahwa ada data 6 juta pemilik NPWP yang berhasil dibobol. Data tersebut dijual sekitar Rp150 juta.

Dalam gambar tangkapan layar tersebut, peretas seakan-akan memberitahu maksud dan tujuan melakukan pembobolan data pajak karena kesal dengan situasi pemerintahan sekarang. Tulisan tersebut ditujukan untuk presiden, anak presiden, dan beberapa menteri.

Baca Juga: DJP Akui Proses Administrasi Pajak Terhambat Karena Serangan Siber Ke PDN

Mengutip Founder of Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam akun @/secgron di platform X, data NPWP yang bocor diduga mencakup Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain mereka, sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar NPWP yang bocor. Seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Mendag Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Field di dalam sampel (NPWP bocor) mencakup NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode_klu, klu, nama_KPP, nama_Kanwil, telp, fax, email, ttl (tempat, tanggal, lahir), tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” urai Teguh.