Industri Fesyen Potensial Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Menperin: Perkuat Kolaborasi 

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan industri fesyen harus diperkuat karena memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Salah satu caranya adalah lewat kolaborasi lintas sektor guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri fesyen nasional.

“Dengan rantai nilai yang panjang dari hulu ke hilir, sektor ini harus diperkuat melalui kolaborasi antarpemangku kepentingan mulai dari desainer, pelaku IKM, akademisi, lembaga pembiayaan hingga pemerintah,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (23/10).

Menurut dia, sektor fesyen beririsan erat dengan industri tekstil dan produk pakaian jadi. Bahkan, lanjut dia, menjadi salah satu sektor andalan dalam memperkuat perekonomian nasional. Pada tahun 2024, Agus menyebut nilai ekspor tekstil dan pakaian jadi mencapai US$11,96 miliar atau naik 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian positif ini menunjukkan bahwa industri fesyen Indonesia berdaya saing di kancah internasional. Oleh karena itu, masih ada peluang besar untuk memperkuat posisi di pasar global,” jelas dia.

Baca Juga: Sepuluh Wirausaha Industri Fesyen dan Kriya Masuk Program CBI Kemenperin

Untuk itu, Agus menegaskan Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk menghadirkan berbagai kebijakan dan program yang berpihak kepada pelaku industri. Hal tersebut, kata Agus, pentingnya peningkatan nilai tambah produk, daya saing ekspor, serta perluasan ekosistem inovasi dan kewirausahaan industri fesyen nasional.

“Kemenperin berkomitmen untuk menghadirkan berbagai kebijakan dan program yang berpihak kepada pelaku industri, termasuk fasilitasi teknologi, pembiayaan, dan promosi produk di tingkat nasional maupun global,” imbuhnya.

Sementara Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menjelaskan kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci terbentuknya rantai nilai fesyen nasional yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, desain, produksi, branding, hingga pemasaran.

“Seluruh tahapan ini harus diperkuat dengan dukungan lembaga pendidikan, riset, pembiayaan, sertifikasi, hingga logistik,” kata Reni.

Karena itu, Reni mengatakan Kementerian Perindustrian telah mendirikan Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Bali pada tahun 2024 sebagai unit pelaksana teknis di bawah Ditjen IKMA. BPIFK mengusung konsep 3C, yakni Create, Connect, dan Catalyze.

Create berarti wadah belajar dan mengasah keterampilan agar pelaku industri mampu meningkatkan daya saing produknya. Connect adalah menghubungkan pelaku IKM dengan ekosistem industri yang lebih luas. Sementara Catalyze menjadi akselerator bagi pelaku usaha untuk naik kelas.

“BPIFK hadir untuk menjadi penghubung berbagai stakeholder dalam pengembangan industri fesyen dan kriya nasional,” terang Reni.

Baca Juga: Menakar Potensi Indonesia Kuasai Pasar Fesyen Muslim Internasional

Selanjutnya, Reni memaparkan program restrukturisasi mesin/peralatan yang memberikan penggantian sebagian harga pembelian mesin hingga 40% untuk produk dalam negeri dan 25% untuk produk luar negeri, dengan batas nilai Rp10 juta-Rp500 juta per perusahaan per tahun.

“Program ini diatur melalui Permenperin Nomor 9 Tahun 2022 dan menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi IKM. Dengan mesin baru yang lebih efisien, kualitas produk dan daya saing IKM fesyen akan semakin meningkat,” kata Reni lagi.

Sedangkan, Direktur IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Kementerian Perindustrian, Budi Setiawan mengatakan kegiatan Bali Fashion Network 2025 sebagai wujud nyata kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Ajang ini bukan sekadar pameran karya, tetapi juga wadah memperluas jejaring usaha, meningkatkan kapasitas bisnis, dan memperkuat konektivitas rantai pasok industri fesyen nasional,” tegas Budi.