Indonesia Tawarkan Hilirisasi Batu Bara ke China

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menawarkan ke China proyek pengembangan dan peningkatan nilai tambah (PNT) batu bara dalam bentuk produk lain, seperti coal quality improvement (coal upgrading), coal briquetting, cokes making dan coal liquefaction.

Penawaran tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Suswantono di ajang The 7th Indonesia China Energy Forum (ICEF) di Kuta Selatan, Bali, Selasa (3/9).

Bambang menyebut, penawaran ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi target efek rumah kaca pada pembangunan nasional sebagai ratifikasi Paris Agreement melalui UU No 16 tahun 2016 yang sudah ditandatangani Indonesia.

Pengurangan konsumsi batu bara secara bertahap dan pengembangan dalam bentuk lain menjadi langkah konkret mencapai tujuan tersebut.

"Salah satu kebijakan dalam pengelolaan batu bara adalah melakukan pengurangan penggunaan batu bara bersamaan dengan pengakhiran dari PLTU batu bara serta mengembangkannya menjadi bentuk lain, khususnya gas untuk memenuhi kebutuhan elpiji dan industri kimia lainnya seperti pupuk," ujar Bambang melalui siaran pers, Rabu (4/9).

Baca Juga: Pemerintah Setujui Lima Proyek Hilirisasi Batu Bara PKP2B

Untuk mempercepat program hilirisasi dan PNT batu bara, pemerintah menawarkan kepada berbagai pihak agar program ini dapat berjalan sesuai harapan.

"Kami menawarkan investasi pengembangan hilirisasi batu bara di Indonesia baik dalam bentuk methanol, DME dan lainnya," lanjut Bambang.

Bambang menjelaskan, batu bara dapat diolah menjadi produk turunan, baik sebagai bahan baku industri maupun sumber energi. Enam produk pengembangan batu bara yang dapat dilakukan saat ini adalah peningkatan kualitas batu bara (coal upgrading), briket batu bara, kokas, batu bara cair, dan gasifikasi batu bara, termasuk gasifikasi batu bara bawah tanah.

Pemerintah telah menyediakan tiga insentif untuk mendukung percepatan pengembangan program tersebut. Pada kesempatan sebelumnya, Bambang menyebut insentif tersebut berupa pengurangan tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara hingga 0%.

Insentif kedua adalah pengaturan harga batu bara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) yang dilaksanakan di mulut tambang.

Insentif ketiga berupa masa berlaku Izin Usaha Pertambangan batubara yang dikhususkan pada batu bara untuk gasifikasi diberikan sesuai dengan umur ekonomis industri gasifikasi batu bara.

Baca Juga: Soal Hilirisasi Batu Bara, KPC Masih Tunggu Pengganti Air Products

Selain itu, pemerintah juga mewajibkan perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), badan usaha harus menyampaikan rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara.

"Saat ini sudah ada 6 IUPK yang telah merencanakan pengembangan batu bara menjadi gas, pupuk dan kokas. Status saat ini sedang melakukan kajian keekonomian dan studi kelayakan dan semoga pada tahun 2030 sudah bisa commissioning," ujar Bambang.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini memiliki sumber daya batu bara sebesar 97,29 miliar ton dan cadangan sebesar 31,71 miliar ton. Sebesar 70% dari total sumber daya merupakan batu bara kualitas rendah dan 30% sisanya adalah batu bara kualitas tinggi dan medium.

Sebagian besar sumber daya dan cadangan tersebar di Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Jambi. Sisanya tersebar di Jambi, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, Bengkulu, Sumatra Barat dan Papua, Sulawesi Barat, Jawa bagian barat.