Indonesia Resmi Punya Bursa Karbon Internasional

JAKARTA - Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) secara resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Internasional pada hari ini, Senin (20/1).

Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan, langkah ini diambil untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).

"Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon," kata Hanif di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (20/1).

Selain perdagangan karbon, lanjutnya, Indonesia juga mendukung upaya pendanaan iklim dengan pembayaran berbasis kinerja yang sudah dilakukan dengan beberapa pihak dan dilakukan berdasarkan perkembangan teknologi.

Hanif memastikan perdagangan karbon internasional ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Pemerintah juga sudah memperkuat Sistem Registri Nasional (SRN) dalam bagian dari peluncuran perdagangan karbon internasional, selain juga infrastruktur dan instrumen lain termasuk Standar Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV) serta Sertifikat Pengurangan Emisi-Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Baca Juga: IDXCarbon Catat 1 Juta Ton Unit Karbon Terjual Di Awal 2025

"Dengan elemen-elemen tersebut, bisa dipastikan sertifikat pengurangan emisi yang dikeluarkan Indonesia memiliki integritas yang tinggi," ujar Menteri LH.

Dia menjelaskan, perdagangan karbon itu akan melibatkan beberapa proyek energi strategis potensial, seperti pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul, yang mampu mengurangi 5 ribu ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Selain itu, perdagangan karbon internasional akan melibatkan pengoperasian Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Priok Blok 4 yang diperkirakan dapat mengurangi emisi hingga 500 ribu ton CO2e.

Kemudian, konversi pembangkit single cycle menjadi combined cycle di PLTGU Grati Blok 2, yang berpotensi menurunkan emisi sebanyak 495 ribu ton CO2e. Lalu, Blok 2 unit pembangkit di Muara Tawar berpotensi dapat menekan hingga 30 ribu ton CO2e.

Tak hanya itu, terdapat pula potensi pengurangan dari pembangunan Pembangkit Listrik Baru Berbahan Bakar Gas Bumi PLTGU Blok 3 PJB Muara Karang. Hal ini diperkirakan mampu mengurangi emisi hingga 750 ribu ton CO2e. 

Menarik Investor Internasional
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut gembira resminya peluncuran perdagangan karbon internasional. Dirinya berharap perdagangan karbon internasional dapat menarik partisipasi investor internasional dalam perdagangan karbon di Indonesia. 

Selain itu, juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain dalam perdagangan karbon global.

"Produk-produk pengurangan emisi karbon yang baru, pada hari ini, yang bisa mengundang transaksi dan investasi dari pihak internasional, ini mencatatkan suatu sejarah baru bagi bursa karbon di Indonesia, tapi juga lebih penting lainnya adalah kontribusi Indonesia kepada global mengenai komitmen kita menghadapi dan mengatasi perubahan iklim. Sebab di samping kita punya komitmen tinggi untuk mencapai dan menjalankan emisi kita, bahkan dalam waktu tidak lama kita pun punya komitmen besar kepada global," ujarnya.

Baca Juga: Mengenal Bursa Karbon dan Cara Kerjanya

Ke depan, OJK mengaku siap mendukung semua langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga lain untuk produk pengurangan emisi karbon yang akan di perdagangkan di Bursa Karbon.

OJK sendiri telah melaksanakan seluruh langkah untuk pengaturan pengawasan pemantauan terkait bursa karbon, termasuk perdagangan internasional ini.

"Untuk infrastruktur ke depan perlu kami sampaikan juga bahwa hal-hal itu dilakukan dengan seksama oleh Bursa Karbon Indonesia, termasuk sistem pencatatan yang berbasis blockchain. Jadi, semua yang ada dalam infrastruktur bursa yang ada di Indonesia ini sudah memiliki standar dan juga tentu keberadaan yang sejajar dengan bursa-bursa karbon serupa di internasional," ungkap Mahendra.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyampaikan, sejak pendirian Bursa Karbon pada tanggal 26 September 2023 hingga saat ini, menujukkan peningkatan signifikan.

Berdasarkan catatan IDXCarbon, jumlah peserta yang terdaftar sebagai pengguna layanan karbon kini mencapai 104 peserta. 

Artinya, angka ini telah mengalami peningkatan sebesar 88 peserta dari sebelumnya hanya sebesar 16 peserta.

"Kalau kita ingat ketika tahun 2023, jumlah partisipannya adalah 16, hari ini jumlah partisipan perdagangannya sudah 104 di luar hari ini. Ini sebagai gambaran juga bahwa perdagangan sebelum perdagangan karbon internasional sudah tembus 1 juta ton CO2 ekivalen. Jadi, kalau ditambah dengan 48 ribu, sudah lebih dari 1,48 juta ton CO2 ekuivalen," tutupnya.