INDEF Ingatkan Makan Bergizi Gratis Jangan Jadi Ajang Korupsi Terdistribusi

JAKARTA - Ekonom Senior INDEF Aviliani mengingatkan, agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak jadi ajang untuk korupsi baru atau korupsi yang lebih terdistribusi. Pasalnya, banyak daerah akan berkontribusi sebagai penyelenggara MBG dan saat ini program yang sama sudah mulai disebarkan.

Kendati demikian, sudah banyak beredar kabar harga porsian MBG Rp15.000 yang dipatok sebelumnya diturunkan menjadi tersisa setengahnya atau hanya sebesar Rp7.500. Seperti diketahui, MBG merupakan salah satu program ikonik Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 Prabowo-Gibran yang dibesarkan saat masa kampanye.

"Saya sudah dengar, sudah mulai di-tender (tawar) harganya (dari) Rp15.000 jadi Rp7.500 (per porsi). Ini kan berbahaya ya, belum-belum (mulai) sudah seperti ini. Akhirnya banyak juga katering enggak sanggup untuk membuat Rp15.000 jadi Rp7.500. Nah, ini sudah mulai kelihatan," katanya dalam diskusi publik Ekonomi Politik Kabinet Prabowo-Gibran secara daring, Selasa (22/10).

Belum usai, Aviliani makin meragukan pengawasan program ini. Lantaran organisasi kabinet yang dibangun oleh Prabowo-Gibran sementara ini belum menunjukkan upaya pengawasan atas program makan gratis ini.

"Jadi gimana nih nanti pengawasan? Karena saya lihat banyak organisasi yang dibuat ini lebih pada departemen teknis, tapi pada pengawasan itu tidak tecermin," imbuh dia.

Padahal, faktor pengawasan untuk program Makan Bergizi Gratis menjadi makin krusial karena makin banyak terdistribusi kegiatannya. Di sisi lain, Aviliani memandang jumlah organisasi yang dibangun di bawah era pemerintahan Prabowo-Gibran terbilang gemuk.

Buat pengingat, Prabowo melantik Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan pejabat setingkat menteri yang mencapai 112 orang. Selain itu, total terdapat 48 kementerian di Kabinet Merah Putih. Spesifikasinya, terdiri dari tujuh Kementerian Koordinator dan 41 Kementerian teknis.

Baca Juga: INDEF: Pelaksanaan MBG Bisa Naikkan Pendapatan UMKM Hingga 33,68%

Dengan organisasi yang terkesan gemuk ini, Aviliani memandang terdapat dua sisi positif. Pertama, Presiden RI Prabowo dinilai sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kedua, Prabowo terlihat mengutamakan stabilitas di dalam kabinetnya alias mengakomodasi semua orang yang membantu. 

Jika dibiarkan dengan kondisi organisasi gemuk seperti ini, pemerintah akan sulit menelurkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo.

Peran Masyarakat Miskin Dalam MBG
Terpisah, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menargetkan, masyarakat miskin agar lebih berdaya dengan menjadikannya sebagai pemasok untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia pedem upaya ini dapat dilakukan.

Salah satu caranya dengan mempersiapkan koordinasi dengan industri, khususnya yang berkaitan dengan permodalan untuk mempermudah masyarakat miskin mendapatkan modal untuk berusaha.

"Orang miskin menjadi supplier, tapi tentu saja kita sediakan akses, aset, sehingga kemudian dapat KUR (Kredit Usaha Rakyat) dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, saya akan juga juga kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) agar memberikan KUR," kata Budiman di melansir Antara, Selasa (22/10).

Ia menyebut, pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan beragam program pemerintah, termasuk melalui Program MBG.

Baca Juga: Pemerintah: Anggaran Makan Bergizi Gratis Akan Berdasarkan Target Kalori

Nantinya masyarakat miskin yang menjadi penerima Program MBG, Budiman targetkan bisa terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan makanan untuk inisiatif yang masuk ke jajaran 'Delapan Program Hasil Terbaik Cepat' itu.

Meski belum memiliki data pasti mengenai jumlah masyarakat miskin di Indonesia, Budiman memasang target yang cukup besar dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Program MBG.

"Minimal 50% orang miskin yang jadi supplier (MBG)," sebutnya.

Setelah dilantik resmi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko berkomitmen memberdayakan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sebagai salah satu cara mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Jadi pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan symptom atau gejalanya, bukan menanggulangi, tapi mengentaskan. Bukan sekadar ngasih uang tunai, tapi harus ada pemberdayaan, pembangunan inklusif mulai dari sektor industri, juga kebijakan-kebijakan investasi," paparnya.

Budiman mengatakan, pemberdayaan masyarakat miskin, nantinya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan ekonomi secara langsung. Namun juga meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumber daya manusia sehingga nanti mereka dapat mengelola produk yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia mencontohkan pemberdayaan bisa dilakukan salah satunya melalui pelatihan kompetensi untuk mengelola koperasi atau mendorong pelatihan teknologi dalam bentuk upskilling dan reskilling.