IEU-CEPA Rampung September, Mendag Optimis Tingkatkan Ekspor Sepatu

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan rampung pada September 2024. Perundingan ini menjadi putaran ke-19 dan telah berlangsung sejak sembilan tahun silam.

Menurut Zulhas, dengan rampungnya perundingan dagang ini, maka akan menyelesaikan beberapa hambatan-hambatan perdagangan yang dialami Indonesia ke negara Eropa.

"Sekarang kita sedang selesaikan dengan pasar Uni Eropa yang banyak sekali hambatan. Mudah-mudahan September ini selesai," ucap Zulhas dalam paparannya di diskusi Trade Corner, Kamis (29/8).

Baca Juga: Mendag Sebut IEU-CEPA dan Perjanjian Dagang dengan Bangladesh Hampir Rampung

Menurut Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional Kemendag Bara Krishna Hasibuan, salah satu keuntungan jika berhasil merampungkan IEU-CEPA adalah Indonesia bisa semakin memperbesar keuntungannya dalam mengekspor komoditas alas kaki seperti sepatu.

Ia menuturkan, selama ini Indonesia selalu berads di bawah Vietnam dalam hal ekspor sepatu ke Uni Eropa, khususnya merek Nike. Ini lantaran Vietnam diketahui telah lebih dulu memiliki CEPA dengan Eropa, sehingga tarif ekspor mereka ke Eropa jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia.

"Indonesia, sepatu yang dikirim ke sana itu masih tarif 7% sampai 11%. Masih sangat tinggi. Dengan CEPA itu harapannya bisa sangat rendah, bahkan nanti sampai zero," ungkap Bara.

Baca Juga: Indonesia Bisa Kalahkan Vietnam Dengan Implementasi IEU-CEPA

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor sepatu khususnya sepatu olahraga asal Indonesia, didominasi ke Amerika, Uni Eropa, dan Asia. Di tahun 2023, nilai ekspor sepatu olahraga Indonesia ke Amerika tercatat US$1.389 juta, disusul ke Belgia senilai US$525,2 juta, dan posisi ketiga diekspor ke Tiongkok senilai US$443 juta.

Selanjutnya, berkaitan IEU-CEPA yang akan dirampungkan September mendatang, diketahui 10 isu strategis tersisa dan akan dibahas, dari 21 yang ditetapkan.

Sebanyak 10 isu tersebut meliputi Trade in Goods, State-Owner Enterprises, Government Procurement, hingga Trade in Services.