Hore! 76,3% Warga RI Sudah Punya Rekening Bank di Lembaga Keuangan Formal

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon menyampaikan hingga saat ini, tercatat sudah sebanyak 76,3% penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal.

"Kita bersyukur dan bangga bahwa menurut data terkini, 76,3% penduduk Indonesia kini memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal. Selain itu, 88,7% penduduk telah menggunakan layanan keuangan formal," kata Ali dalam sambutannya di acara IFIS 2025 di Jakarta, Selasa (6/5).

Tidak hanya itu, Ali melanjutkan, angka literasi keuangan nasional juga terus menunjukkan tren meningkat. Indeks literasi keuangan nasional berada di angka 65,43% pada 2024 dan meningkat menjadi 66,46% pada 2025.

"Ini mencerminkan kemajuan bersama kita, menuju masyarakat yang lebih inklusif dan terinformasi keuangan," imbuhnya.

Baca Juga: SNLIK 2025: Indeks Literasi Keuangan 2025 66,46%, Inklusi Keuangan 80,51%

Menurut Ali, komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan tercermin jelas dalam target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu menyediakan akses kepemilikan rekening keuangan yang lebih luas hingga 91% pada tahun 2025, 93% pada tahun 2029, dan 98% pada tahun 2045.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyadari bahwa dukungan tersebut memerlukan aksi kolektif yang kuat dan terkoordinasi.

"Kita harus memprioritaskan peningkatan kesejahteraan mereka yang selama ini kurang mampu, perempuan, penyandang disabilitas, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah terpencil, terdepan, dan terbelakang," terang dia.

Tidak Merata
Meskipun pemerintah mengakui kemajuan signifikan dalam inklusi keuangan, tapi pemerintah juga harus mengakui distribusi yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dia memberikan contoh pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa 66% provinsi telah berhasil mencapai target nasional, 11% mendekati tolok ukur ini, dan 23% masih memerlukan perhatian dan dukungan yang terfokus.

Variasi ini menyoroti kebutuhan penting untuk sinergi berkelanjutan dan kolaborasi multipihak, yang menyatukan pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, asosiasi industri, organisasi masyarakat, dan semua sektor masyarakat.

"Dengan momentum dan tekad kolektif kita saat ini, saya yakin bahwa pada tahun 2025, kita akan melihat 91% wilayah Indonesia mencapai target inklusi keuangannya. Memastikan pemberdayaan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok nusantara," ujar Ali optimis.

Baca Juga: Masyarakat Tak Sekolah dan Tak Tamat SD Punya Literasi dan Inklusi Terendah

Masih dalam kesempatan yang sama, Ali pun turut mengapresiasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan Tony Blair Institute dalam menyusun kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran.

Dia menjelaskan dokumen ini berfungsi sebagai perangkat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening, yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

"Dokumen ini dirancang untuk digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dan tim percepatan inklusi keuangan yang saat ini aktif di 552 daerah di seluruh Indonesia," tuturnya.

Kajian tersebut memberikan strategi yang ditargetkan untuk tujuh segmen populasi utama, guna memastikan setiap program inklusi keuangan baik yang diorkestrasi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dapat dirancang dengan tepat dan selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat.

Inisiatif tersebut juga menjadi implementasi nyata dari amanat Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bekerja sama dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi strategi literasi dan inklusi keuangan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Selain itu, juga dilakukan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dikembangkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan OJK, Bappenas, RISE dan pemangku kepentingan. 

Pengukuran komprehensif yang dibangun berdasarkan dimensi Usage, Availability, dan Depth of financial access. 

Adapun, IKAD telah diintegrasikan ke dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, menjamin keselarasan, dan mempercepat upaya Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang inklusi keuangan.