c

Selamat

Kamis, 6 November 2025

EKONOMI

16 September 2025

13:57 WIB

HIPMI: 8 Program Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Harus Tepat Sasaran

Paket kebijakan ekonomi dinilai memberi harapan baru bagi dunia usaha di tengah dinamika global dan tantangan perlambatan ekonomi.

Penulis: Ahmad Farhan Faris

Editor: Khairul Kahfi

<p id="isPasted">HIPMI: 8 Program Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Harus Tepat Sasaran</p>
<p id="isPasted">HIPMI: 8 Program Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Harus Tepat Sasaran</p>

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan selepas mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi 2025 di Kantor Presiden RI, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/9/2025). Antara/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengapresiasi langkah pemerintah meluncurkan delapan program paket kebijakan ekonomi 2025. Menurut dia, paket kebijakan ini memberi harapan baru bagi dunia usaha di tengah dinamika global dan tantangan perlambatan ekonomi.

“Kebijakan tersebut sebagai respons cepat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi UMKM, generasi muda, serta sektor riil untuk berkembang,” kata Anggawira melalui keterangannya pada Selasa (16/9).

Misalnya, kata dia, program magang fresh graduate dengan skema link and match industri dinilai efektif mengurangi angka pengangguran terdidik sekaligus menutup kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

“Di sektor pariwisata dan F&B, insentif berupa keringanan pajak diyakini akan mendongkrak konsumsi domestik serta memperkuat daya saing,” ujarnya.

Baca Juga: Begini Strategi Program Ekonomi Pemerintah Serap 3 Juta Pekerja

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga memberikan bantuan pangan dan perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk para driver online, yang menurut HIPMI menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan.

Kemudian, Anggawira menyebut deregulasi serta integrasi RDTR digital ke dalam OSS juga sebagai langkah penting untuk mempercepat investasi dan mempermudah pengusaha muda memulai maupun mengembangkan usaha.

“Dukungan untuk UMKM dan gig economy di era digital juga sangat relevan agar pengusaha muda mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun global,” imbuhnya.

Namun demikian, Anggawira menegaskan HIPMI tetap mengingatkan pemerintah supaya memperkuat koordinasi antara pusat dengan daerah agar program bisa berjalan konsisten untuk mengimplementasikan program tersebut di lapangan.

“Pendampingan serta edukasi kepada UMKM dan pekerja digital juga harus diperkuat supaya fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Baca Juga: Airlangga Ungkap 4 Paket Stimulus Ekonomi Akan Berlanjut Di 2026

Di samping itu, Anggawira juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi secara berkala serta membuka keran komunikasi dengan pelaku usaha guna mengantisipasi berbagai hambatan.

“Manfaat kebijakan perlu dirasakan secara merata, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, tapi juga menjangkau daerah-daerah,” bebernya.

Maka dari itu, Anggawira menambahkan HIPMI akan terus mengawal kebijakan ekonomi yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut supaya tidak hanya bersifat sementara saja dan kebijakan ini menjadi katalis pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Kami berharap kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar