Fitur Live TikTok Mati, Omzet UMKM Turun 

JAKARTA - Pelaku UMKM mengaku mengalami penurunan penjualan dan pendapatan ketika fitur Live TikTok sempat dibatasi. Adapun, fitur andalan pedagang online di TikTok ini sempat tak bisa diakses bebas oleh para penggunanya, sejak ditangguhkan pada Sabtu (30/8) lalu, bersamaan dengan maraknya aksi demonstrasi di Indonesia. 

Adapun penangguhan fitur ini diketahui bertujuan untuk menjaga platform TikTok agar tetap menjadi ruang aman bagi seluruh pengguna di tanah air. Salah satu UMKM pengguna fitur TikTok Live, Roro Cindy (27) mengaku penjualannya yang berbasis di Jakarta mulai menurun.

“Omzet berkurang 70%. Seminggu ini saya hanya jualan untuk membayar host (live) saja, belum ada keuntungan pribadi. Sedari demo kemarin, itu benar-benar jarang ada orang checkout,” ungkap Roro kepada Validnews, Jakarta, Selasa (2/9).

Baca Juga: Tutup Live TikTok Saat Demonstrasi Langgar Kebebasan Berekspresi

Meski demikian, Roro yang menjual aneka pakaian wanita dan anak-anak ini mengaku sudah merasakan penurunan penjualan jauh sebelum ada aksi demonstrasi masyarakat. Karena itu, penangguhan fitur Live TikTok yang berlaku sejak Sabtu (30/8) kemarin makin memperparah arus kas usaha miliknya.

Kendati begitu, ia tidak begitu mengetahui apakah kondisi yang sama juga terjadi pada para penjual kebutuhan pokok yang aktif berjualan di e-commerce lainnya.

“Sebelum demo juga sudah mulai turun, ditambah lagi isu politik ini. Enggak tau ya kalau kebutuhan pokok yang dijual di e-commerce, apakah sama turun penjualannya atau tidak,” sambung Roro.

Yang jelas, menurut Roro, penangguhan fitur Live TikTok sangat memengaruhi penjualan secara daring, khususnya bagi UMKM yang hanya mengandalkan pemasaran secara digital. Dia meyakini, penangguhan fitur Live TikTok juga menurunkan banyak kegiatan bisnis lain dalam ekosistem yang sama.

“UMKM dan affiliator yang kena (rugi ketika fitur Live TikTok mati). Ekonomi masyarakat sangat berdampak, apalagi di era digital marketing ini. Banyak yang menjadikan penjualan di TikTok sebagai penghasilan utama,” sambungnya.

Jika terus berlanjut, Roro khawatir, akan ada lebih banyak UMKM yang memutuskan gulung tikar lantaran biaya operasional usaha seperti karyawan akan makin sulit dipenuhi.

“Saya enggak tau kalau fitur ini ditutup lama akan jadi apa para seller yang mengandalkan target pasarnya di live,” ujar Roro.

Baca Juga: Berharap Fitur Live TikTok Aktif Kembali

Sebelumnya, Roro biasa melakukan mirroring live selling di TikTok dan Shopee kini hanya mengandalkan Shopee, sehingga penjualannya turun drastis

Hal serupa terjadi pada Zuliatin Hidayati (40) yang berprofesi sebagai host live TikTok untuk pemasukan pendapatan sampingan. Sejak fitur Live Tiktok ditangguhkan, dia pun tak lagi melakukan pekerjaan tersebut.

“Live (TikTok) enggak bisa beberapa hari ini, jadi aku enggak bisa live. Aku bantu temen urus kerjaan lain,” ujar Zuli saat dihubungi Validnews.

Berdasarkan pantauan Validnews, fitur Live TikTok sudah bisa digunakan lagi saat ini.

Kemendag Tangkis Penurunan Penjualan E-Commerce
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyebut, penangguhan fitur Live TikTok tak memiliki dampak pada penurunan penjualan online atau e-commerce. Sebaliknya, dia menyebut, kegiatan live selling di platform TikTok tidak mengalami pembatasan. 

“Enggak ada dampaknya itu kan cuma live ya, live untuk event yang kemarin (demonstrasi). Kalau untuk kegiatan e-commerce tetap berjalan,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Senin (1/9).

Baca Juga: Cuan Dari Profesi Baru Nan Viral

Tak hanya itu, menurut Iqbal, TikTok sebenarnya tidak boleh menjadi platform e-commerce, melainkan hanya media sosial. Sehingga, untuk bisa bertransaksi memerlukan platform tambahan lain, dalah hal ini Tokopedia.

“TikTok juga enggak boleh (jadi) e-commerce kan, jadi enggak ada dampaknya,” tegas Iqbal.

Kebijakan Ambigu
Lebih lanjut, menurut Analis dan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal menilai, penangguhan fitur Live TikTok saat ini merupakan bentuk ambiguitas yang nyata dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020.

Untuk itu, CIPS menilai, pemerintah perlu merevisi Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 karena memunculkan ketidakpastian hukum.

“Akibatnya, platform mengambil langkah yang ekstrem dan muncul risiko moderasi konten yang berlebihan yang mengancam kebebasan berekspresi di ruang daring,” ujar Nidhal, Selasa (2/9).

Ia menyebut, ketidakjelasan ini mampu memicu keengganan pengguna platform karena membatasi ruang publik secara berlebihan. Selain itu, pembatasan fitur juga tidak mewadahi pengguna untuk mengekspresikan pendapat.

Oleh karena itu, CIPS merekomendasikan beberapa hal yang perlu direvisi dalam beleid terkait, antara lain memperjelas definisi 'konten terlarang' untuk menghilangkan misinterpretasi dan menyasar konten yang benar-benar ilegal, seperti pornografi dan terorisme.

Kemudian, memastikan adanya mekanisme akuntabilitas melalui penetapan due process yang transparan, termasuk proses banding untuk mereka yang kontennya dihapus.