Eskalasi Konflik Iran-Israel, Ekonom Minta Pemerintah RI Lakukan Ini

JAKARTA - Konflik antara Iran dan Israel terus memanas setelah serangan militer Israel, yang didukung Amerika Serikat (AS), pada 13 Juni 2025, memicu balasan dari Teheran.

Presiden AS Donald Trump pada Minggu (23/6) menyatakan pasukannya telah membom tiga fasilitas nuklir Iran tepatnya di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Sehari setelah kejadian itu, atau pada Senin (24/6) siang, perang Iran-Israel kian memanas. Bahkan, Iran melancarkan serangan terhadap pasukan AS yang berada di pangkalan Udara Al Udeid di Qatar.

Meski Trump mengumumkan Israel dan Iran telah mencapai kesepakatan resmi untuk mengimplementasikan gencatan senjata secara menyeluruh, menandai apa yang disebutnya sebagai akhir dari "Perang 12 Hari", namun hal itu dibantah Iran.

Baca Juga: Menperin Imbau Industri RI Ancang-Ancang Mitigasi Dampak Perang Iran-Israel

Para ahli pun memperingatkan eskalasi ini berpotensi mengguncang ekonomi global, termasuk Indonesia.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, ini baru pertama kalinya AS menyerang Iran secara langsung. Akibatnya, timbul kekhawatiran eskalasi konflik akan meluas di Timur Tengah.

"Situasinya akan menyebabkan terganggunya distribusi migas dan berbagai bahan baku melalui Selat Hormuz. Estimasi harga minyak mentah menyentuh US$80-83 per barel dalam waktu dekat, setidaknya awal Juli 2025. Meski permintaan energi saat ini sedang turun, tapi konflik bisa mendorong naiknya harga minyak signifikan," ungkap Bhima kepada Validnews, Selasa (26/4).

Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Oleh karena itu, Bhima menegaskan pemerintah Indonesia harus memperhatikan beberapa dampak eskalasi konflik Iran-Israel. Salah satunya adalah lonjakan biaya impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan menyebabkan inflasi harga yang diatur pemerintah melonjak di saat daya beli lesu.

"Ini bukan inflasi yang baik, begitu harga BBM naik, diteruskan ke pelaku usaha dan konsumen membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat," terangnya.

Bhima memproyeksikan jika perang berlangsung lebih lama, maka ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,5% secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun ini.

"Makin berat mencapai target 8% pertumbuhan ekonomi karena situasi eksternalnya terlalu berat, ditambah adanya efisiensi anggaran pemerintah," timpalnya.

Dia pun menjelaskan, dampak eskalasi konflik Iran-Israel ke industri manufaktur adalah biaya bahan baku dan energi akan naik signifikan.

Menurutnya, industri bisa saja lakukan efisiensi ekstrem dengan menekan biaya operasional seperti biaya tenaga kerja. Karena itu, imbasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor manufaktur akan meningkat tajam hingga akhir tahun 2025.

Baca Juga: Pengamat Maritim: Konflik Iran-Israel Ancam Bisnis Pelayaran Dan Kepelabuhanan RI

Untuk itu, Bhima memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan pemerintah di tengah kondisi saat ini. Pertama, segera mengamankan komitmen investasi dari negara Timur Tengah, khususnya GCC seperti UAE, Qatar, Saudi, dan sebagainya, sebelum eskalasi konflik di Timur Tengah terus naik.

Kedua, lanjut dia, mendorong pengembangan energi terbarukan lebih cepat, sehingga ketahanan energi dapat terjaga, tidak terlalu bergantung pada impor BBM dan LPG.

Ketiga, mempercepat serapan anggaran, khususnya yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

"Terakhir atau keempat, Bank Indonesia (BI) wajib memastikan transmisi suku bunga yang lebih rendah ke bank domestik," pungkasnya.