Ekonomi Melambat, Purbaya Bongkar Belanja Pemerintah Sengaja Direm

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terang-terangan mengungkap, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melambat terutama dalam dua tahun terakhir disebabkan anggaran belanja pemerintah yang seolah sengaja direm. Menurutnya, kebijakan ini sudah terlihat dilakukan pemerintah mulai pertengahan 2023.

“Rupanya sejak 2023 pertengahan, itu uang diserap (anggaran belanja pemerintah) secara bertahap terus ke bawah sampai pertumbuhannya nol menjelang semester II/2024,” bebernya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9).

Baca Juga: Menkeu Sri: Masih Ada APBN Rp2.121 T Yang Dibelanjakan 6 Bulan Ke Depan

Kebijakan tersebut yang kemudian menyebabkan perekonomian melambat signifikan, ditandai dengan kondisi sektor riil yang mengalami kesulitan hingga dirasakan masyarakat dan memunculkan pandangan Indonesia Gelap.

Sejumlah pekerja berjalan di kawasan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/2/2025). Antara Foto/Aditya Nugroho

Alih-alih dipengaruhi kondisi ketidakpastian ekonomi global yang selama ini sering dinarasikan pemerintah, Purbaya justru menilai, faktor utama yang menyebabkan ekonomi melambat adalah kesalahan kebijakan fiskal dalam negeri yang dilakukan pemerintah, atau dalam hal ini Kementerian Keuangan.

“Kita (pemerintah) semua menunjuk ke ‘ini gara-gara global’, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya menganggu kita karena 90% perekonomian kita dipengaruhi oleh permintaan domestik,” jelasnya.

Lebih detail, Purbaya menggambarkan, kondisi dari kebijakan belanja anggaran yang dinilai sengaja ditahan pada waktu-waktu tertentu. Dirinya menyorot, kondisi di Januari hingga April 2025 yang seolah menunjukkan pemulihan, ditandai dengan pertumbuhan uang atau jumlah uang yang beredar yang sempat mencapai 7% per April.

Baca Juga: APBN 2025 Membengkak, Sri Mulyani: Jumlah Kementerian/Lembaga Naik Drastis!

Namun kondisi tersebut nyatanya kembali merosot memasuki Mei hingga Agustus 2025, di mana pertumbuhan justru anjlok ke level 0%.

“Mei jatuh lagi, Juni jatuh, Juli jatuh, Agustus jatuh ke 0%, jadi periode perlambatan ekonomi yang sempat (terjadi) 2024 gara-gara uang kita tadi dipulihkan sedikit, belum pulih penuh direm lagi ekonominya, itu (kesalahan) dari sisi fiskal dan moneter,” papar Purbaya.

Tekanan Ekonomi Berimbas Demo
Bukan hanya itu, Purbaya juga menyorot belanja anggaran yang sengaja direm menyebabkan tidak berjalannya sistem perputaran uang yang ada di kas negara, lantaran selama ini tertahan di Bank Indonesia (BI). Padahal, menurutnya selama ini Kemenkeu sudah menyetorkan penerimaan salah satunya melalui pajak ke kas negara.

“Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN, uangnya kan ada di bank sentral, beliau (Wamenkeu Anggito) rajin narik pajak, enggak apa-apa masuk ke bank sentral, kalau dibelanjakan lagi enggak apa-apa, tapi ini kan enggak, ditaruh di sana (bank sentral) santai-santai, kering sistemnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Celios Beberkan Akar Masalah Demo: Ekonomi Melambat

Lebih lanjut, dia juga mengakui, lambatnya penyerapan uang negara ke dalam belanja anggaran menjadi penyebab utama terhadap tekanan ekonomi yang terjadi beberapa waktu terakhir. Hal ini, yang kemudian berimbas kepada aksi demo dan tuntutan dari masyarakat.

“Yang kemarin demo, itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter itu sendiri yang sebetulnya kita kuasai,” tambahnya.

Sejumlah massa aksi membakar sejumlah barang di depan Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta (30/08/2025). ValidnewsID/Hasta Adhistra

Berkaca dari kondisi yang ada, Purbaya juga mempertanyakan sikap DPR yang menurutnya tidak secara tegas meminta Menteri Keuangan sebelumnya untuk menyerap dana yang ada di BI untuk mendorong realisasi belanja anggaran.

Baca Juga: CSIS: Akar Demonstrasi Karena Beban Ekonomi Masyarakat Meningkat

Menkeu Purbaya juga mempertanyakan sikap DPR yang langsung mencecar langkah pasti untuk mendorong perekonomian. Padahal menurutnya, diskusi dan keputusan mengenai kebijakan ini sudah bisa diperoleh pada periode kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya.

“Komisi XI rapatnya dengan Menteri Keuangan berapa ratus hari dalam setahun, kenapa tidak pernah membelanjakan itu (anggaran). Sekarang saya datang ke sini tiba-tiba sudah banyak sekali (pertanyaan) yang harusnya sudah putus pada waktu itu, tapi enggak apa-apa jadi ke depan yang saya lakukan adalah memperbaiki itu sebelum merubah yang lain,” tandas Purbaya.