APBN 2025 Membengkak, Sri Mulyani: Jumlah Kementerian/Lembaga Naik Drastis!

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu meningkat dari tahun ke tahun, termasuk untuk APBN 2025. 

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh cakupan stakeholders yang makin luas, utamanya jumlah Kementerian/Lembaga yang meningkat cukup drastis.

Menkeu menyorot, target belanja pemerintah pusat 2025 meningkat 2,34% (yoy), berada di angka Rp2.701,44 triliun. Selain itu, jumlah Transfer Ke Daerah (TKD) juga naik 0,6% (yoy) menjadi Rp919,87 triliun.

“Kami mengelola stakeholder yang begitu luas. Seluruh Kementerian/Lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 K/L. Pemerintah daerah juga naik mencapai 546 pemda,” ujar Menkeu Sri dalam Rapat Kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/7).

Baca Juga: Optimalisasi Pajak, Sri Mulyani Ingin Kemenkeu Punya Sistem Data Otomatis

Selain itu, bendahara negara juga membeberkan peningkatan target penerimaan negara sebesar 2,03% (yoy) menjadi sebesar Rp3.004,5 triliun. Pembiayaan utang juga naik menjadi Rp775,9 triliun atau meningkat 1,28% (yoy), diikuti peningkatan pengelolaan aset negara menjadi Rp13.692,36 triliun atau naik 7,57% (yoy).

Pada 2025, pemerintah juga mengelola sejumlah besar pemangku kepentingan. Selain peningkatan jumlah Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, tercatat juga ada 75.266 desa, 19.439 satuan kerja, dan 148.000 eksportir/importir yang dikelola oleh negara.

Dari segi Wajib Pajak (WP), Kemenkeu juga mencatat peningkatan target menjadi 82,23 juta WP, dari 80,11 juta WP di tahun 2024.

Baca Juga: Realisasi Transfer ke Daerah Semester I/2025 Capai Rp400,6 Triliun, Ini Rinciannya

Meski target belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 yang ditujukan untuk operasional masing-masing K/L mengalami peningkatan, Sri menegaskan, 'ukuran' anggaran Kementerian Keuangan sejauh ini tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Size dari APBN kita, entah dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif size-nya adalah tidak banyak berubah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkap jumlah rata-rata transaksi harian pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari 2,3 juta faktur pajak, 22.894 dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), dan 39.680 dokumen pabean.

Jamin Kemenkeu Efisien
Memperkuat klaim yang menyebut Kementerian Keuangan tidak mengalami peningkatan anggaran belanja yang signifikan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kesempatan sama memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah penyesuaian. 

Di antaranya implementasi delayering atau menunda 72,32% jabatan, yang diikuti penurunan pegawai sekitar 4,07% dari 80.759 pegawai di 2021 menjadi 77.468 pegawai di 2025.

“Kita melakukan strategi SDM dengan melakukan penguatan pada IT dan juga sistem informasi, sehingga jumlah pegawai bisa terus kita lakukan evaluasi. Pegawai baru tetap ada, tapi dilakukan dengan sangat selektif untuk menggantikan yang pensiun dan kita mulai melihat kebutuhan di tiap unit secara sangat detail,” jelas Suahasil.

Lebih lanjut, Suahasil juga memastikan Kemenkeu tetap melakukan efisiensi melalui anggaran yang disiplin. Beberapa di antaranya seperti pengendalian belanja birokrasi, konsolidasi pengawasan aset secara terpusat, pembentukan tim secara selektif, serta minimalisasi pengadaan kudapan rapat.

Lewat kebijakan tersebut, dia mengungkap Kemenkeu telah melakukan efisiensi sebesar Rp2,82 triliun sepanjang tahun anggaran 2020-2024.

Adapun terkait Inpres No.1 tahun 2025 yang menekankan efisiensi lebih luas, menurutnya akan dilakukan dengan prioritas anggaran pada belanja pegawai dan operasionalisasi kantor serta penggunaan sarana kantor secara sharing dan efisien.

Suahasil menambahkan, keberhasilan efisiensi tersebut sebelumnya dicapai berkat komitmen menekan anggaran sejak pandemi covid-19. Upaya ini akan dilakukan termasuk untuk tahun anggaran yang akan datang tanpa memengaruhi output kinerja Kemenkeu.

“Ini semua didorong oleh pandemi covid-19, dan komitmen dari pimpinan Kementerian Keuangan adalah untuk terus melanjutkan efisiensi, hal-hal yang sudah bisa kita lakukan secara efisien pada periode covid-19, kita lanjutkan ke depan tanpa memengaruhi output,” sebutnya.