Menkeu Sri: Masih Ada APBN Rp2.121 T Yang Dibelanjakan 6 Bulan Ke Depan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, masih ada anggaran APBN 2025 sebesar Rp2.121 triliun yang akan dibelanjakan dalam waktu enam bulan ke depan atau di sisa tahun 2025.

Dirinya mengatakan, pemerintah akan menggunakan dana tersebut dengan kualitas belanja dan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

"APBN pada paruh kedua semester kedua ini masih ada Rp2.121 triliun yang rencananya akan dibelanjakan dalam 6 bulan. Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik dan tidak ada korupsi sehingga angka Rp2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," beber Menkeu dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/8).

Baca Juga: Kemenkeu: Defisit APBN Juni 2025 Melebar Ke Rp197 T

Spesifik, Bendahara Negara memberikan bocoran bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp10,8 triliun untuk stimulus aktivitas ekonomi di kuartal III/2025. Stimulus tersebut, diharapkan dapat memberi momentum pada perekonomian.

"Pak Menko bersama kami semuanya sedang menggodok untuk stimulus di sekitar liburan Nataru. Ini akan dilakukan juga nanti semoga bisa diumumkan lebih cepat sehingga masyarakat bisa melakukan planning untuk perjalanan pada akhir tahun," ungkap Menkeu.

Berbagai Program Belanja 2025
Adapun beberapa program yang akan menjadi target belanja sisa APBN 2025 di antaranya pembangunan sebanyak 200 sekolah rakyat yang mulai dikerjakan pada bulan September mendatang, ditambah dengan program rehabilitasi sekolah yang sudah dimulai pada bulan Juli-Agustus.

Selain itu, Menkeu juga menyorot adanya program FLPP yang diharapkan dapat tersalur kepada sebanyak 220.000 unit rumah di kuartal ketiga, dan memenuhi target 350.000 unit rumah hingga akhir tahun.

Selanjutnya, pemerintah juga disebut telah memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan mengingat pentingnya konsumsi masyarakat.

"Bulog telah diinjeksi dengan Rp16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja, dan Rp5 triliun untuk stabilisasi harga jagung, serta deregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi," ungkap Menkeu Sri.

Mengenai administrasi perpajakan, Menkeu menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan kebijakan pajak baru atau tarif baru, melainkan hanya administrasinya yang disederhanakan dan dimudahkan, termasuk bekerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga untuk perluasan deregulasi, relaksasi dan efisiensi sehingga diharapkan terus mendorong investasi di dalam negeri.

Baca Juga: Relevansi Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Efisensi Anggaran

Lebih lanjut, Menku mengungkap pemerintah juga akan memantau penyerapan MBG, di mana akan ada tambahan 30.000 dapur yang dibangun.

Selain itu, KUR untuk kontraktor dan UMKM juga akan terus didorong dari sisi permintaan, melalui relaksasi PPN DTP atau PPN untuk rumah komersial yang akan diteruskan sampai dengan akhir tahun.

"Diperkirakan akan ada 32.000 unit rumah komersial yang akan menikmati PPN DTP hingga Rp2 miliar rupiah," ungkap Bendahara Negara.

Pemerintah dipastikan juga akan terus mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan perkiraan semester dua akan tersalur hingga Rp287,8 triliun.

"Koperasi Desa Merah Putih juga diperkirakan akan mulai beroperasi, kami akan terus mendukung melalui penempatan dana di perbankan dan juga investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan tapi juga mentransformasikan ekonomi Indonesia," pungkas Menkeu Sri.