Ekonom: Target Onboarding 30 Juta UMKM Sulit Tercapai pada 2024

JAKARTA - Peneliti Center of Digital Economy and SME Indef Izzudin Al Farras Adha pesimistis onboarding digitalisasi 30 juta UMKM dapat diselesaikan pada 2024. Ini, menurutnya lantaran gap yang terlampau jauh dari target yang ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 22 juta UMKM tercatat telah onboarding masuk ke ekosistem digital hingga Maret 2023. Ini artinya ada gap sebanyak 8 juta yang harus tercapai dalam kurun waktu satu tahun.

"Ini sangat menantang, artinya tantangan untuk pemerintah bagaimana caranya memasukkan 8 juta UMKM dalam waktu 1 tahunan ke onboarding digital itu tidak mudah," katanya saat dihubungi Validnews, Jumat (13/10).

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyulitkan pencapaian ini. Pertama infrastruktur. Dia menjelaskan UMKM membutuhkan infrastruktur, seperti internet yang memadai agar mereka dapat masuk ke dalam ekosistem digital seperti e-commerce.

Sementara itu, peningkatan infrastruktur ini tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat, apalagi untuk membangun infrastruktur seperti halnya BTS (base transceiver station) , itu tidak bisa hanya dalam waktu satu tahun saja.

Kemudian, masyarakat Indonesia juga masih terhalang pada penggunaan gawai yang mumpuni. Ini, katanya, berkaitan dengan daya beli masyarakat, karena untuk bisa memiliki gawai yang memadai mereka butuh mengocek dompet lebih dalam.

Baca Juga: Kemenkop UKM: Kesenjangan Digital UMKM Masih Terasa

Padahal, kebanyakan usaha mikro kecil merupakan masyarakat menengah ke bawah. Berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen, pendapatan masyarakat di bawah satu juta hingga dua juta tidak optimistis terhadap ekonomi ke depan, ini artinya daya beli masyarakat tengah melemah.

"Jadi pelaku usaha mikro akses infrastrukturnya terbatas, artinya internet tadi belum mencakup seluruh Indonesia. Apalagi di pedesaan, yang perkotaan pun masih relatif lambat dibanding negara lainnya. Kemudian juga akses terhadap device atau gadget itu belum merata," jelasnya.

Masalah kedua adalah literasi digital, Izzudin mengatakan untuk bisa masuk ke e-commerce atau onboarding digital, artinya pelaku UMKM harus bisa mengolah keuangannya seperti catatan transaksi hingga bagaimana meng-handle jika ada komplain.

"Itu semua kan butuh literasi digital, artinya butuh pemahaman yang komprehensif. Bagaimana mengoperasikan usahanya di ecommerce dan itu yang selama ini sudah dijalankan tapi tadi ya belum merata di seluruh Indonesia," sebutnya.

Jika dilihat dari inklusi keuangan, menurutnya Indonesia cukup baik. Sampai tahun 2022, inklusi keuangan Indonesia tercatat mencapai 86%, sedangkan literasi keuangan mencapai 49%.

Izzuddin menilai ini artinya orang mungkin sudah bisa mengakses layanan-layanan jasa keuangan, tapi bagaimana cara menggunakan jasa layanan itu yang masyarakat masih banyak belum paham.

"Nah tadi ada gap, termasuk dalam hal ini adalah UMKM. Mungkin mereka tahu ada transaksi melalui digital, tapi bagaimana benar-benar memanfaatkannya dan mengoptimalkan itu yang masih menjadi PR. Di sinilah peran pemerintah juga bersama pelaku usaha," kata dia.

Baca Juga: UMKM Jangan Hanya Didorong Digital, Tapi Juga Diberi Kemudahan

Sebelumnya, Plt Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Liz Zeny Merry, dilansir dari Antara mengatakan, tren UMKM onboarding ke ekosistem digital menurun.

Jika sebelumnya ketika pandemi Covid-19 ada 500 ribu UMKM onboarding per bulan, maka seiring dengan membaiknya penanganan covid-19 tren onboarding menurun.

UMKM sendiri merupakan salah satu engine perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap 60,51% PDB dan mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional. 

Mengingat pentingnya peran UMKM ini, Liz mengatakan pemerintah akan terus mendorong berbagai upaya agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan naik kelas.

Tidak hanya sekedar masuk ke ekosistem digital, pemerintah juga terus mendorong agar UMKM bisa berkembang dan naik kelas lewat digitalisasi.

"Harapannya dukungan-dukungan pelatihan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan itu bisa mendukung supaya ada penjualan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha yang sudah onboarding," katanya.