Ekonom Minta Pemerintah Waspadai Retaliasi Anti Dumping Dari Negara Mitra Dagang

JAKARTA - Kementerian Perdagangan saat ini melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) tengah menyusun kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). 

Kedua kebijakan ini ditujukan untuk mengendalikan derasnya arus impor produk luar negeri yang harganya terlampau murah. 

Direktur Kolaborasi Internasional Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah menilai, kebijakan tersebut terutama BMAD berpotensi menimbulkan bahaya retaliasi atau tindakan pembalasan dari negara-negara yang terkena dampak kebijakan anti dumping, yaitu salah satu utamanya dari China. 

"Pemberian BMAD dapat memicu tindakan balasan (retaliasi) dari negara-negara eksportir yang terkena dampaknya, termasuk China, yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Tindakan balasan ini bisa berupa pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar mereka," kata Imaduddin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (13/7). 

Baca Juga: Aturan Bea Masuk Anti Dumping Segera Rampung, Sasar 7 Komoditas Ini

Imaduddin membeberkan bukti China sebagai mitra dagang penting bagi Indonesia, yakni pada 2023 nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$64,94 miliar atau 23% dari total nilai ekspor. 

Ini mencerminkan ketergantungan yang signifikan terhadap pasar China. Oleh karena itu, retaliasi dari China dapat berdampak serius pada industri yang bergantung pada ekspor ke negara tersebut. 

Ia menambahkan, pengenaan BMAD yang tidak tepat sasaran dapat memunculkan praktik yang tidak sehat di dalam negeri. Salah satunya adalah praktik monopoli dari industri yang menguasai pasar dalam negeri, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk di level konsumen domestik yang mengalami peningkatan. 

"Hal ini tentu merugikan konsumen domestik dan menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat," ucap Imaduddin. 

Ekonom senior Indef Faisal Basri menambahkan, KADI perlu menjabarkan proses perhitungan untuk tarif pengenaan BMAD secara transparan, baik dengan ad valorem maupun spesifik. Alasannya, untuk mencegah ketidakpercayaan di pelaku industri. 

"Kurangnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian di kalangan pelaku industri," tutur Faisal. 

Baca Juga: Pemerintah Akan Pajaki Impor China 200%, Kadin Beri Masukan 

Berdasarkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, maka Indef mendorong pemerintah untuk melakukan kajian lebih dalam dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merekomendasikan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak pihak, seperti pemangku kepentingan, produsen, maupun konsumen. 

Seperti diketahui, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menugaskan KADI dan KPPI bahkan akan membentuk satuan tugas impor dalam menggodok dan memberantas aksi banjir impor ilegal yang murah. 

Bahkan menurut Zulhas, dari hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang melibatkan sejumlah menteri dan dipimpin Presiden, dihasilkan bahwa ada tujuh komoditas yang akan mendapat perhatian khusus terkait dua kebijakan tersebut.

"Rapat kemarin memutuskan ada tujuh yang harus mendapat perhatian khusus, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," ungkap Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7).