Ekonom Dorong Pemerintah Sunat Anggaran Makan Pejabat Untuk Sukseskan MBG

JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mendorong semua pemangku kepentingan saat ini untuk merasionalisasi besaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan menurunkan jatah makan setara Menteri atau Eselon I yang sempat disorot masyarakat maya.

Pengingat saja, masyarakat sempat sinis dengan besaran MBG yang dikabarkan bisa menurun jadi Rp7.500-9.000/porsi, jauh lebih kecil dari yang sempat dikonfirmasi pemerintah sebesar Rp15 ribu/porsi. Kendati Gugus Tugas Transisi pun menampik belum ada pembicaraan final yang mengarah anggaran MBG turun atau sebagainya.

“Salah satu bentuk efisiensi dan penghematan juga. Jadi jika diperlukan tambahan anggaran, anggaran makan rapat (pejabat) perlu juga dirasionalisasi,” jelasnya kepada Validnews, Jakarta, Sabtu (27/7). 

Meski begitu, netizen yang sudah kadung sinis merasa keberatan karena penurunan MBG tidak pantas lantas membandingkan biaya makan sekali makan pejabat yang dinilai kebesaran. 

Buat yang belum tahu, pemerintah mengatur besaran makan pejabat di dalam Permenkeu 78/2019; 119/2020; 60/2021; 83/2022; dan 49/2023 yang kesemuanya membahas tentang Standar Biaya Masukan. Kebijakan ini merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan atau program tertentu di lingkungan pemerintahan.

Sejumlah Permenkeu tersebut mengatur besaran biaya makan dalam Rakor tingkat setara Menteri/Eselon I sebesar Rp110 ribu/porsi/orang/kali serta biaya kudapan atau snack Rp49 ribu, yang jika ditotal Rp159 ribu dalam sekali waktu makan. Adapun besaran biaya ini diterapkan relatif sama untuk periode 2020-2024. 

Baca Juga: Ekonom Yakin Makan Gratis Bakal Sunat Anggaran Program Penting Lain

Berdasarkan kondisi di atas, Huda melanjutkan, semakin pantas besaran makan pejabat tanah air dapat diturunkan di masa pemerintahan baru nantinya untuk mendukung MBG. Kondisi ini krusial di tengah himpitan pengeluaran masyarakat yang dibebani pajak PPN sebesar 11% yang baru diterapkan tahun ini.

“Tidak tepat juga sebenarnya, ketika masyarakat digencet dengan tarif PPN yang meningkat sehingga untuk makan susah, pejabat kita tidak merasionalisasi anggaran mereka,” jelasnya.

Dalam tataran yang lebih besar, dirinya juga mendukung upaya rasionalisasi anggaran ini tidak terbatas pada uang makan acara saja. Namun, harus melebar ke banyak anggaran yang kurang produktif. 

“Tidak hanya uang makan acara, tapi semua anggaran yang tidak penting dilakukan ya harus dirasionalisasi, terutama anggaran perjalanan dinas yang sering fiktif.

Dirinya juga merekomendasikan skema implementasi makan gratis nantinya dilakukan penyesuaian terukur. Lewat pemberian secara tunai dan langsung ke keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sesuai dengan jumlah keluarga yang berhak mendapatkan bantuan makan bergizi gratis. 

“Daripada tim Prabowo malu dengan kebijakan yang setiap saat berubah,” urainya.

Nantinya, orang tua dapat menyediakan makan bergizi gratisnya secara mandiri. Hal ini menurutnya lebih baik, ketimbang memberikan jatah tertentu yang dapat berakibat lagi dalam anggaran.

Apalagi, anggaran pemerintah untuk menjalankan program makan bergizi gratis sangat-sangat terbatas. Huda mengestimasi, agar pelaksanaan MBG bisa mencapai 100%, defisit APBN berpeluang naik dan melampaui lebih dari 3%; atau melampaui batas kesehatan fiskal yang dipatok sendiri oleh pemerintah.

Baca Juga: Gugus Tugas Sinkronisasi Bantah Anggaran Makan Gratis Rp7.500/Porsi

Karena itu, balik lagi, rasionalisasi program bisa menjadi kunci untuk menyukseskan kebijakan ikonik oleh pemerintah baru ini.

“Daripada mengurangi biaya per orang, maka memang lebih baik dirasionalisasi penerimanya. Tidak setiap murid memerlukan makan siang dari pemerintah. Maka dari itu, targeted subsidized lebih rasional dilakukan,” jelasnya.

Hitungan Core Indonesia, anggaran MBG seutuhnya membutuhkan anggaran sekitar Rp190,6-381 triliun per tahun agar bisa menjangkau semua target pengguna program. Adapun, anggaran Rp71 triliun yang sudah pemerintah tetapkan diproyeksi hanya akan mengkover sekitar 20-40% pengguna balita, pelajar sampai ibu hamil di tahun depan.

Pengguna MBG balita se-Indonesia ditaksir mencapai 22,09 juta jiwa. Dengan anggaran Rp7.500-15.000/porsi/orang selama 365 hari atau setahun, maka pemerintah perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp60,48-120,96 triliun/tahun.

Kemudian, pengguna MBG pelajar se-Indonesia ditaksir mencapai 62,93 juta jiwa. Dengan anggaran Rp7.500-15.000/porsi/orang selama 255 hari sekolah, maka pemerintah perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp120,36-240,71 triliun/tahun.

Lalu, pengguna MBG ibu hamil se-Indonesia ditaksir mencapai 4,8 juta jiwa. Dengan anggaran Rp7.500-15.000/porsi untuk 270 hari atau 9 bulan, maka pemerintah perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp9,72-19,44 triliun/tahun.

Afirmasi Rp15 Ribu Per Anak
Sebelumnya dalam konpers ‘Program Makan Bergizi Gratis’, Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menerangkan, gambaran awal besaran harga program MBG sebesar Rp15 ribu/porsi mengekor best practice dunia yang umum disebut school meal.

Berbagai lembaga dunia mengambil rata-rata harga seporsi school meal berkisar US$1. Meskipun penerapannya dapat bervariasi, bisa lebih murah atau lebih tinggi tergantung pada bobot harga pangan. Karena itu, implementasi makanan sekolah di India bisa jauh lebih murah. 

“Tapi kita tentu harus bergantung soal ketersediaan (bahan) pangan yang tersedia di berbagai wilayah kita, kemudian nanti ketercukupan gizinya kayak apa, (baru) nanti harga (porsian final) setelah itu. Jadi dua syarat harus kita penuhi dulu (ketersediaan bahan pangan dan ketercukupan gizi),” terang Hasan, Jumat (19/7).

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Makan Siang Bergizi Gratis 2025 Sentuh Rp71 Triliun

Disinggung mengenai linimasa pemberlakuan program MBG di awal 2025 nanti, Hasan berkilah dapat ditanya setelah presiden terpilih Prabowo Subianto diresmikan menjadi presiden RI ke-8 RI. Sekali lagi, upaya ini dilakukan untuk mengurangi gaduh di tengah proses transisi pemerintahan Presiden Jokowi.

Pihaknya menjamin akan terus melakukan berbagai persiapan menjelang proses pelantikan presiden terpilih Prabowo. Persiapan program ini tidak hanya soal program makan gratis yang ditunggu banyak masyarakat Indonesia.

“(Berbagai) program umum pasti dipersiapkan dengan sebaik mungkin, supaya program ini nanti hasilnya baik dan mencapai sasaran yang diinginkan,” jabarnya.