Ekonom Yakin Makan Gratis Bakal Sunat Anggaran Program Penting Lain

JAKARTA - Direktur Riset Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter Core Indonesia Akhmad Akbar Susamto menekankan, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun depan berpotensi menyunat sejumlah program penting pemerintah yang lain.  

Menurutnya, semua pihak perlu memperhatikan perkembangan implementasi kebijakan ini karena dapat menimbulkan risiko pada fiskal pemerintah. 

Dia menilai, meski relatif lebih kecil dibanding janji kampanye Prabowo-Gibran, pagu anggaran MBG 2025 yang sudah dipatok sebesar Rp71 triliun masih sangat besar.

“Kenapa ini (program MBG) perlu dapat perhatian? Karena butuh biaya yang besar… Berubah terus idenya, yang terakhir diputuskan anggaran untuk program MBG di tahun pertama sebesar Rp71 triliun, tapi tetap saja besar meskipun tidak sebesar yang digembar-gemborkan di awal masa kampanye dulu,” katanya dalam agenda ‘Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru’, Jakarta, Selasa (23/7).

Lebih lanjut, keberadaan anggaran Rp71 triliun itu Akbar yakini akan membuat anggaran pos program lain berkurang sebagai bentuk opportunity cost. Hal ini pun merupakan kondisi wajar yang coba pemerintah tempuh untuk merealisasikan janji kampanyenya.

Baca Juga: Gugus Tugas Sinkronisasi Bantah Anggaran Makan Gratis Rp7.500/Porsi

Biaya peluang merupakan biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan, atau berhubungan dengan semua hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu.

“Karena kalau enggak (sunat anggaran program lain), (pemerintah) enggak bisa dapet Rp71 triliun ini untuk membiayai program Makan bergizi Gratis (MBG),” urainya.

Implikasinya, Akbar mensinyalir, pemotongan anggaran untuk memenuhi program makan gratis itu akan berasal dari anggaran subsidi energi, perlindungan sosial, kesehatan, sampai pendidikan.

Hitungan Core Indonesia, jika pemerintah memotong anggaran dari program eksisting tersebut sekitar 5%, akan mendapatkan hasil sekitar Rp76,92 triliun. Dengan demikian, pemotongan anggaran program eksisting sudah cukup bagi pemerintah menerapkan MBG 2025 nanti. 

Rinciannya, pemotongan anggaran 5% dari subsidi energi akan menyumbang Rp9,45 triliun (anggaran utuh Rp179,64 triliun); dan pemotongan perlinsos akan menyumbang Rp24,84 triliun (anggaran utuh Rp471,96 triliun).

Kemudian, pemotongan anggaran kesehatan akan menyumbang Rp9,37 triliun (anggaran utuh Rp178,12 triliun); serta pemotongan anggaran pendidikan akan menyumbang Rp33,25 triliun (anggaran utuh Rp631,75 triliun).

Untuk menggambarkan besar anggaran, Akbar menggarisbawahi, anggaran Makan Bergizi Gratis tahap pertama di 2025 sebesar Rp71 triliun hampir mirip dengan anggaran pembangunan IKN 2024 yang totalnya mencapai Rp71,8 triliun.

“Sebenarnya, Rp71 triliun itu lebih kecil dari janji sebelumnya (kampanye), tetapi ini pasti punya implikasi terhadap keadaan fiskal pemerintah (ke depan),” urainya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Anggaran Makan Siang Bergizi Gratis 2025 Sentuh Rp71 Triliun

Secara umum, hitungan Core Indonesia, anggaran MBG seutuhnya membutuhkan anggaran sekitar Rp190,6-381 triliun per tahun agar bisa menjangkau semua target pengguna program. Adapun, anggaran Rp71 triliun diproyeksi hanya akan mengkover sekitar 20-40% pengguna balita, pelajar sampai ibu hamil di tahun depan.

Pengguna MBG balita se-Indonesia ditaksir mencapai 22,09 juta jiwa. Dengan anggaran Rp7.500-15.000/porsi/orang selama 365 hari atau setahun, maka pemerintah perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp60,48-120,96 triliun/tahun.

Kemudian, pengguna MBG pelajar se-Indonesia ditaksir mencapai 62,93 juta jiwa. Dengan anggaran Rp7.500-15.000/porsi/orang selama 255 hari sekolah, maka pemerintah perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp120,36-240,71 triliun/tahun.

Lalu, pengguna MBG ibu hamil se-Indonesia ditaksir mencapai 4,8 juta jiwa. Dengan anggaran Rp7.500-15.000/porsi untuk 270 hari atau 9 bulan, maka pemerintah perlu menyiapkan anggaran sebesar Rp9,72-19,44 triliun/tahun.