Ekonom: Bansos Digital Perkuat Transparansi Dan Ketepatan Sasaran

YOGYAKARTA - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai rencana pemerintah memulai program bantuan sosial (bansos) digital merupakan langkah maju untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya dalam transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran.

"Digitalisasi menekan biaya administrasi, memastikan bantuan tersalurkan dengan jumlah yang tepat, lebih cepat, dan lebih transparan," kata Wisnu keterangannya di Yogyakarta, Rabu (3/9), dikutip dari Antara.

Wisnu menyebut digitalisasi bansos sejatinya bukan hal baru karena pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif serupa, mulai dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS/KKS) hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Baca Juga: DPR Minta Evaluasi Buntut Penerima Bansos Untuk Main Judol

Rencana program bansos digital pada tahun ini diharapkan bisa menyempurnakan berbagai persoalan yang masih muncul pada periode sebelumnya.

Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi pemerintah terkait penerapan program baru tersebut.

Salah satu yang perlu diantisipasi antara lain kesenjangan infrastruktur digital di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), keterbatasan literasi digital masyarakat miskin, akurasi data penerima bantuan, serta risiko eksklusi akibat otentikasi berbasis biometrik dinilai rawan menimbulkan masalah baru.

"Tantangan ini harus diantisipasi agar digitalisasi bansos tidak justru menyulitkan masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan," ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menekankan empat langkah penting. Pertama, melakukan percepatan pemerataan infrastruktur internet termasuk dukungan mode offline/low-bandwidth.

Kedua, pendampingan masyarakat melalui agen lokal dan literasi digital. Ketiga, integrasi data bansos lintas kementerian agar lebih akurat. Keempat, transparansi publik melalui dashboard real-time dan kanal pengaduan yang mudah diakses.

"Bansos digital hanya akan efektif bila ditopang data yang mutakhir, infrastruktur yang memadai, serta pendampingan langsung bagi masyarakat," jelasnya.

Inklusi Keuangan
Selain itu, Wisnu berharap program bansos digital tidak hanya memperkuat efisiensi anggaran, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan masyarakat miskin.

Dia optimistis program ini mampu berjalan dengan baik dan efektif maka digitalisasi akan mempercepat pencairan, memangkas kebocoran dan meningkatkan kepuasan penerima.

"Bahkan bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat miskin ke layanan keuangan formal. Dengan begitu, bansos digital bukan hanya instrumen jangka pendek, tetapi juga sarana menuju kesejahteraan jangka panjang," kata dia.

Baca Juga: 45% Bansos Salah Sasaran, Mensos Ungkap Penyebabnya

Sebagai informasi, pada RAPBN 2026, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp508,19 triliun. Anggaran tersebnut akan dioptimalkan untuk mendukung strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Namun, masih terdapat kendala berupa pelaksanaan program yang belum tepat sasaran.

Pemerintah mengembangkan DTSEN untuk memastikan program bisa dilaksanakan tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.  Dilansir dari Nota Keuangan 2026, DTSEN adalah basis data Tunggal individua tau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sisal dan ekonomi, data terpadu kesejahteran sosial dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan telah dipadangkan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala.

Dengan pendekatan berbasis data, program tidak hanya mengjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga bisa disesuaikan dengan dinamika kerenaran, karakteristik wilayah dan potensi lokal.