45% Bansos Salah Sasaran, Mensos Ungkap Penyebabnya

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan sebanyak 45% penerima bantuan sosial (bansos) salah sasaran. Ia menduga hal itu terjadi karena terdapat beberapa konsekuensi dari penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) lalu yang bersifat dinamis.

"45% mistarget atau salah sasaran. Jadi hampir bansos dan subsidi sosial kita itu ditengarai tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7).

Ia menjelaskan, mulai tahun 2025 bansos yang disalurkan akan menggunakan data terbaru yang dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali, ini untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan DTSEN mengikuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Konsekuensi lainnya ialah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang akan keluar dari penerima bansos. Kendati demikian, setelah ada PBI JK yang keluar maka akan ada yang menggantikan.

"Siapa yang keluar? Yang inclusion error, yang masuk daftar negative list, yang bansosnya disalahgunakan seperti judol, misalnya, yang mungkin sudah sejahtera atau graduasi atau naik kelas," jelas dia.

Lebih lanjut, Gus Ipul tidak manampik akan ada pihak-pihak yang memprotes terkait kriteria penerima bansos. Dia mengatakan bagi pihak yang ingin memprotes dapat mengajukan kritik atau aspirasi melalui aplikasi cek bansos.

"Ada mitigasi risiko, terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos akhirnya tidak menerima bansos. Mitigasi, dipersilakan mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi cek bansos," papar Gus Ipul.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkapkan, masih ada temuan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos). Dari mulai untuk judi online (judol), membeli narkoba sampai pendanaan terorisme.

Ia menjelaskan, PPATK telah mencocokkan 500 ribu lebih data penerima bansos dalam satu bank BUMN yang diketahui pemain judol. Sementara untuk kegiatan pendanaan terorisme pihaknya menemukan ada lebih dari 100 orang yang terlibat.

"Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, ada terkait dengan narkotika, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada," kata Ivan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7) lalu.

Ivan menyebut, data tersebut merupakan data penerima bansos yang pihaknya terima dari Kementerian Sosial. Ia melanjutkan, masih ada empat bank lagi yang akan diperiksa PPATK.

"Total (transaksi) hampir Rp1 triliun, lebih dari Rp900 miliar. Masih akan digali, ada empat bank lagi," tutur dia.