EKONOMI
03 Desember 2024
08:00 WIB
Ekonom: Program 3 Juta Rumah Punya Prabowo Tampak Mustahil
Setidaknya terdapat kendala yang menghambat realisasi program 3 juta rumah per tahun. Salah satunya, regulasi yang kompleks.
Penulis: Nuzulia Nur Rahma
Editor: Fin Harini
Ilustrasi. Pengendara melintas di jalan kompleks perumahan yang baru selesai dibangun di desa pesisir Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Senin (7/10/2024). Sumber: AntaraFoto/Ampelsa
JAKARTA - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengungkapkan, program tiga juta rumah setahun milik Presiden Prabowo mustahil untuk dicapai.
Ia memaparkan, saat ini angka backlog hunian di Indonesia masih sangat tinggi. Merujuk data Kementerian PUPR, saat ini masih dibutuhkan 12,7 juta unit rumah demi mewujudkan Indonesia zero backlog.
"Nah saya melihat 3 juta rumah per tahun itu kebanyakan, itu kan 4 tahun aja sudah 12 juta, gitu ya. Nah saya tidak yakin apakah angka 3 juta ini sudah melalui proses teknokratik yang memadai gitu ya," kata Wijayanto dalam diskusi PPN 12% Solusi atau Beban, Senin (2/12).
Dia menceritakan, dirinya memiliki pengalaman sebagai staf khusus bidang ekonomi pada era Jokowi pada tahun 2014-2019 untuk membantu mengawal program satu juta rumah setahun. Dalam pengalaman tersebut dia mengatakan satu juta rumah setahun saja mustahil dilaksanakan.
Baca Juga: PLN Proyeksi Program 3 Juta Rumah Naikkan Konsumsi Listrik 6,3 TWh
"Sejuta saja tidak pernah tercapai itu, apalagi 3 juta," kata dia.
Wijayanto mengungkapkan beberapa faktor yang mendasari program ini sulit untuk dilaksanakan. Pertama adalah regulasi yang kompleks, dan yang kedua lahan yang susah untuk didapat.
"Jadi lahan isu penting di Indonesia. Kita punya mau pakai lahan milik Pemprov, Pemda, BUMN, itu ternyata juga sulit," ucap dia.
Faktor ketiga, yaitu terkait partisipasi Pemerintah Daerah. Menurutnya, dalam mencapai program ini Pemerintah Daerah Indonesia tidak merasa terpanggil untuk ikut terlibat dalam penyediaan rumah bagi rakyat.
"Kenapa? Karena dalam Undang-Undang tertulis dengan jelas bahwa Perumahan Rakyat itu tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga mereka tidak terlalu menganggap penting," terangnya.
Baca Juga: Ada Program 3 Juta Rumah, BTN Minta Jangan Bebani APBN
Apalagi jika dilihat dari siklus Pemilihan Kepala Daerah yang lima tahun sekali, program pembangunan 3 juta rumah membutuhkan proses yang sangat panjang.
"Menyediakan rumah bagi rakyat itu prosesnya panjang, pengadaan tanah, penentuan partner, membangun, memasarkan, financing dan lain sebagainya. Lebih mudah udah deh bagi-bagi bansos atau apa. Bagi Pemda itu tidak terlalu menarik karena ini isu-isu jangka panjang," imbuhnya.
