Diusung Ketua Banggar, Sri Mulyani Ogah Jadi Menkeu Lagi Di 2024-2029

JAKARTA - Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendukung Menkeu saat ini, Sri Mulyani, untuk kembali menduduki jabatan yang sama di pemerintahan baru 2024-2029. Dirinya optimistis, pengalaman yang dimilikinya sebagai Menkeu dalam sembilan tahun terakhir cukup untuk membuatnya tetap betah menduduki jabatan yang sama nanti.

“InsyaAllah, semoga kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau (Menkeu Sri Mulyani) di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan, amin ya rabbal alamin,” katanya dalam Joint Press Statement tentang RUU APBN TA 2025, Jakarta, Kamis (19/9).

Dirinya juga mengapresiasi kerja sama antara Banggar DPR RI dan Menkeu yang sudah terjalin selama ini. Lebih dari itu, Said juga menyebut Menkeu Sri sebagai sosok yang berharga di dalam tubuh pemerintah saat ini.

“Dalam lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah sembilan tahun bekerja sama. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, dan mitra kerja kami,” jelasnya.

Menimpali itu, Menkeu Sri menyampaikan, belum tertarik lagi untuk menjabat menjadi Menkeu baru di kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Info saja, Kabinet Indonesia Maju di bawah arahan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Terima kasih Pak Said (apresiasinya), kecuali bagian yang paling akhir tadi ya (didukung jadi Menkeu 2024-2029),” ucap Sri sambil terkekeh.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Jajarannya Evaluasi Dugaan Kebocoran Data NPWP

Dalam kesempatan sama, dirinya juga menyampaikan, pemerintah telah menyelesaikan tugas konstitusi. Kemenkeu mewakili pemerintah bersama Menteri PPN/Bappenas, MenkumHAM, dan Gubernur BI telah berhasil menyusun APBN 2025 sebagai APBN transisi, karena disusun pemerintah saat ini untuk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari Pemilu 2024.

Sehingga APBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh prioritas pemerintah baru, namun pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai risiko. Mulai dari dinamika dan gejolak geopolitik, pelambatan perekonomian besar dunia seperti AS, China, Eropa, serta tajamnya fragmentasi global dalam bentuk perang dagang. 

“Inilah yang kemudian mendasari kami untuk menyusun APBN 2025 tetap hati-hati waspada, namun optimis dan juga mampu mengakomodasi kebijakan-kebijakan prioritas pemerintah terpilih,” jelasnya. 

Dia juga menguraikan, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Tecermin baik pada sisi belanja pemerintah pusat, baik Kementerian/Lembaga maupun non-KL, belanja, Transfer Ke Daerah (TKD), serta below the line atau pembiayaan.

“Kami juga menggunakan instrumen penerimaan seperti pajak, bea dan cukai, serta PNBP untuk mendorong stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pemerintah telah sepakat dengan asumsi makro yang telah dibacakan, kita tentu memahami berbagai indikator pembangunan juga sama pentingnya, seperti penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan juga ketimpangan,” jelasnya.

Menkeu Sri juga berterima kasih karena Banggar DPR telah mau mengakomodasi beberapa prioritas program presiden dan wapres terpilih. Antara lain, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah di seluruh Indonesia, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program ketahanan pangan dan energi.

“APBN 2025 kita harapkan akan menjadi instrumen yang tetap sehat, kredibel, dan efektif untuk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan, yaitu collecting more, spending better, prudent, serta innovative financing,” urainya. 

Baca Juga: Sambil Terisak Menkeu Sri Mulyani Sampaikan Apresiasi Kepada Penjaga APBN RI

Penerimaan dan Belanja
Dia melanjutkan, penerimaan negara tahun depan dijaga pada Rp3.005,12 triliun. Angka ini ditopang keseimbangan antara meningkatkan kapasitas APBN membiayai program-program penting, sembari menjaga kondisi dan iklim investasi.

Lalu, belanja K/L ditetapkan sebesar Rp1.160,08 triliun telah memasukkan program unggulan pemerintah baru. Seperti MBG Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan Rp2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, penuntasan dan penanganan TBC Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun, dan peningkatan RS berkualitas Rp1,8 triliun. 

Untuk TKD yang ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, ditujukan untuk menciptakan sinergi harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas belanja produktif dan perbaikan local taxing power. Diharapkan, kemajuan daerah akan makin selaras, sehingga daerah tertinggal bisa mengejar lebih cepat dan mengalami konvergensi kemajuan. 

“Defisit APBN 2025 sebesar 2,53% PDB atau Rp616,2 triliun. Di dalam pembiayaan investasi sebesar Rp154,5 triliun adalah untuk mendukung berbagai BUMN, BLU untuk peningkatan kualitas SDM. Ini adalah tingkat yang hati-hati cukup untuk mewadahi berbagai program prioritas namun tetap sustainable, prudent, dan pengendalian risiko yang tetap bisa dikelola baik,” jelasnya.