20 Mei 2025
16:55 WIB
Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak Baru, Bimo Wijayanto Janji Benahi Coretax
Bimo Wijayanto menyebut target pertama yang akan dilakukan setelah resmi dilantik sebagai Dirjen Pajak adalah membenahi sistem Coretax.
Penulis: Siti Nur Arifa
Calon Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/5/2025). Antara/Mentari Dwi Gayati
JAKARTA - Bimo Wijayanto mengonfirmasi kabar mengenai penunjukkan dirinya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hal tersebut dipastikan Bimo di hadapan para wartawan, Selasa (20/5), saat memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Dalam kesempatan itu, Bimo mengaku sudah menerima pemberitahuan penunjukkan dirinya sejak pertengahan bulan Maret, lewat pemanggilan untuk kebutuhan asesmen.
"Pemberitahuannya saya diundang ke Istana untuk asesmen lah, itu 20 Maret," ujar Bimo.
Lebih lanjut, Bimo mengungkap Presiden meminta dirinya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas dan independen, guna mengamankan program-program nasional pemerintah, khususnya dari sisi penerimaan negara.
Terkait hal tersebut, Bimo secara gamblang membeberkan target utama yang akan dilakukan setelah resmi bertugas sebagai Dirjen Pajak adalah membenahi sistem Coretax, dengan tujuan memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak.
Baca Juga: Kemenkeu Umumkan Pergantian Dirjen Pajak Dan Bea Cukai, Tunggu Momen Pas
"Niatnya memang untuk mempercepat akselerasi dari pembenahan dan penyempurnaan Coretax," imbuhnya.
Saat disinggung mengenai target khusus lainnya setelah diangkat sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo menyebut dirinya harus melapor lebih dulu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Terpisah, sebelumnya usai Rapat Paripurna Kementerian Keuangan bersama DPR dalam rangka membahas RAPBN 2026, Menkeu Sri Mulyani dan Wamenkeu Suahasil Nazara masih enggan memberikan pernyataan resmi terkait rotasi pejabat di lingkungan Kemenkeu.
"Ada saatnya diumumkan, nanti akan diumumkan," ujar Suahasil singkat di Gedung DPR, Selasa (20/5).
Profil Bimo Wijayanto
Bukan nama baru di peta kabinet RI, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kedeputian Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sejak September 2020.
Di tahun 2019-2020, Bimo dipercaya sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, setelah sebelumnya di Kedeputian bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis-Kantor Staf Presiden.
Selama masa tugasnya di Kantor Staf Presiden, Bimo tercatat memimpin dan menyelesaikan penajaman program prioritas dengan kementerian inti seperti Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, Kemendag, KemenPANRB, Kemen ATR/BPN, KPK, Polri, Kejakgung, PPATK, BNPT, LKPP, BPS.
Baca Juga: Cegah Penerimaan Pajak Makin Anjlok, DJP Fokus Pengawasan Dan Penegakan Hukum
Adapun terkait pengalaman di bidang perpajakan khususnya tenaga profesional di lingkup Kementerian Keuangan, pria lulusan S3 Ekonomi di Universitas Canberra ini pernah menjabat sebagai Analis Senior, Center for Tax Analysis (CTA), Direktorat Jenderal Pajak (2014-2015).
Pada periode tersebut, Bimo bertuga sebagai team leader pertama bersama Yon Arsal yang mengawal pembentukan CTA; dengan bidang keahlian modeling deteksi fraud dan irregularities, juga analisis mikro-sektoral kepatuhan pajak.
Adapun di Direktorat Jenderal Pajak, selain portfolio nasional, terdapat beberapa paparan internasional yang pernah dijalankan Bimo dengan menjadi analis serta anggota sidang dari Direktorat Jenderal Pajak di SGATAR (Study Group on Asian Tax Administration Reform) dan ATAIC (Association of Tax Authorities of Islamic Countries).
Bimo juga tercatat sebagai negosiator dan project leader untuk modul kepatuhan dalam pengembangan Project on Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR) atas funding CTF 8-WorldBank. Dirinya juga pernah menjadi delegasi Direktorat Jenderal Pajak dalam workshop Tax Analysis dan Revenue Projection Studies di OECD Multilateral Center for Taxation, Ankara, Turki.
Terkait penunjukkan sebagai Dirjen Pajak baru yang akan menggantikan posisi Suryo Utomo, Bimo masih enggan memberikan waktu pasti mengenai tanggal pelantikannya.
"Secepatnya. Mungkin minggu ini, mungkin," pungkas Bimo.