Dirjen Minerba Beberkan Penyebab Kegagalan Gasifikasi Batu Bara PTBA

JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno buka-bukaan soal penyebab kegagalan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang groundbreaking-nya diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo beberapa tahun lalu.

Kala itu, Jokowi meresmikan pembangunan pabrik DME di sekitaran situs tambang batu bara milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan. Proyek itu pun turut melibatkan perusahaan asing asal Amerika Serikat, yakni Air Products.

Dalam gelaran Energi & Mineral Festival 2025, Tri dengan tegas menyebut kegagalan itu disebabkan tidak terbukanya Air Products terhadap struktur biaya (cost) pemrosesan batu bara menjadi bahan substitusi Liquified Petroleum Gas (LPG) tersebut.

Sebagai investor dan pemilik teknologi, Air Products hanya menyampaikan biaya pemrosesan batu bara sebesar US$585 per ton, tetapi tidak ada memberikan perincian strukturnya. Sayangnya, biaya pemrosesan itu tidak bisa ditekan sehingga mengakibatkan tidak ekonomisnya produk DME untuk dijual oleh PT Pertamina.

"Kalau tidak salah itu US$585 (per ton) untuk biaya processing. Lalu, diterimanya nanti di ujung sebagai DME oleh Pertamina itu diharapkan US$650 atau US$600 something lah," ujar Tri di Jakarta, Kamis (31/7).

Baca Juga: Proyek Gasifikasi Batubara Ditargetkan Rampung 2027

Karena biaya pemrosesan tak bisa ditekan begitu juga dengan harga jual yang tidak bisa terlalu tinggi, akhirnya harga batu bara yang menjadi korbannya. Kala itu, nilainya mencapai US$16-20 per ton.

"Biaya processing tidak bisa ditekan, biaya output tidak bisa lebih. Maka yang ditekan adalah biaya produksi batu bara itu sendiri sampai hanya sekitar US$16-20 per ton, suatu angka yang menurut saya sangat rendah," paparnya.

Asal tahu saja, Air Products and Chemicals Inc merupakan perusahaan asal AS yang membentuk konsorsium bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero) untuk mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di sektor pengolahan batu bara dan turunannya di Sumatera Selatan.

Ketiga perusahaan itu sebetulnya sudah menandatangani pokok-pokok perjanjian pembentukan perusahaan patungan hilirisasi mulut tambang batu bara PTBA Peranap Riau, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antarperusahaan pada 7 November 2018 di Allentown, AS.

Proyek gasifikasi batu bara PTBA menjadi DME bahkan sudah termaktub sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam Perpres No 109 Tahun 2020 tertanggal 20 November 2020. Presiden Jokowi pun telah melakukan pelatakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut pada 24 Januari 2022.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia pun berkomitmen menghidupkan kembali proyek gasifikasi kebanggaan Eks-Presiden RI Joko Widodo tersebut.

Baca Juga: Danantara Fokus Garap Hilirisasi Mineral-Energi 6 Bulan Ke Depan

Beberapa waktu lalu, Bahlil telah menyerahkan dokumen pra feasibility study (FS) 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Dokumen pra-FS itu didominasi oleh hilirisasi sektor mineral dan batu bara, utamanya gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether di 6 lokasi, yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, serta Banyuasin dengan estimasi total investasi yang diperlukan mencapai kisaran Rp164 triliun.

"Pak Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi kemudian menginisiasi beberapa diskusi dengan mungkin ada lebih dari 6 untuk hilirisasi batu bara ini yang ujungnya memang DME semua," tandas Tri Winarno.