Defisit Anggaran Zaman Prabowo Di Atas 2,5%, Luhut: Bisa Bangun IKN  

JAKARTA - Defisit anggaran atau plafon penarikan utang RI tahun 2025 didesain di atas 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menilai besaran utang tersebut bisa membiayai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) hingga mengeksekusi program makan bergizi gratis.  

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Adapun besaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 yang diajukan pemerintah berada pada rentang 2,45-2,82% PDB.

"Kita bisa lihat 5 tahun ke depan itu kita tidak masalah dengan defisit 2,5%. Jadi kalau orang ribut begini-begono, enggak ada. Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, Tol Sumatra, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi," ujarnya dalam acara HUT ke-52 Hipmi, di Jakarta, Senin (10/6). 

Luhut mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tercapai meski defisit anggaran 2025 tergolong tinggi. Ditambah lagi, ada berbagai program yang akan dijalankan pemerintahan baru yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto, misalnya program makan bergizi gratis yang sudah menjadi janji politiknya saat Pilpres. 

Namun Menko Marves mengingatkan tidak seluruh anggaran ataupun penarikan utang RI pada 2025 dipakai secara jor-joran untuk membiayai kegiatan makan bergizi gratis. Ia menerangkan program tersebut akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun.

"Target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," kata Luhut. 

Baca Juga: Sri Mulyani Jamin Pengelolaan Defisit APBN 2025 Terukur

Berdasarkan catatan Validnews, pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi pada tahun fiskal 2025 berkisar 5,1-5,5%. Pemerintah sendiri menilai target pertumbuhan ini berada pada rentang yang cukup ambisius, namun tetap realistis.

Luhut membenarkan memang dibutuhkan upaya keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5%. Menurutnya salah satu langkah yang perlu dilakukan, yaitu mendukung investasi yang lebih produktif dan efisien. 

"Jadi data investasi harus berbasis pada ekspor dan berkualitas, ICOR (incremental capital-output ratio) kita perlu diperbaiki karena masih banyak masalah sana sini, terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi harus jalan," tambahnya. 

Selanjutnya, Luhut membeberkan selain program makan bergizi gratis, presiden terpilih 2025-2029 juga akan menjalankan program pertukaran pelajar RI dengan Tsinghua University, China. Sebab, kerja sama tersebut sudah diusulkan oleh pemerintahan saat ini. 

Baca Juga: ADB Yakin Makan Siang Gratis Perlebar Defisit Fiskal Indonesia

Ia menerangkan setelah berdiskusi panjang dengan pihak Tsinghua University, universitas Tiongkok itu sepakat untuk memberikan 50 slot bangku pendidikan bagi pelajar Indonesia. Itu terdiri dari program sarjana (undergraduate program) dan magister atau S2 (graduate program) yang akan dimulai tahun depan. 

"Waktu itu kami usulkan, eh bisa enggak kita bikin supaya anak-anak Indonesia ini sekolah di Tsinghua University. Ini adalah universitas terbaik di Asia dan universitas terbaik nomor 12 di dunia, setara Harvard, MIT, Stanford, gitu-gitu lah, dan biaya risetnya jauh lebih tinggi daripada MIT. Kunci dari universitas itu baik atau tidak, salah satunya adalah biaya riset," klaim Luhut. 

Menurutnya, hal itu sesuatu yang perlu dibanggakan karena Indonesia sulit tembus untuk melakukan kerja sama seperti ini sebelumnya, terutama dengan universitas negara barat seperti Amerika Serikat. Ia berharap adanya kerja sama pendidikan dengan China dapat memacu transfer teknologi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) RI. 

"Jadi, makan bergizi yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun, saya kira ide presiden terpilih untuk membuat SMA unggul 20 secara bertahap dan dikaitkan dengan makan bergizi gratis, dan itu kita kaitkan dengan program seperti Tsinghua University, ini satu langkah yang super strategis menuju Indonesia emas 2045. Kalau liat angka-angka ini (utang) enggak ada masalah," tutup Luhut.