Ekonom: Investasi Di IKN Masih Jauh Dari Target Pemerintah 

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur masih berlanjut, namun capaian investasinya sebagai modal untuk melaksanakan proyek tersebut ternyata masih tersendat lantaran sepi investor.

Tadi pagi, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan dalam Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, investasi untuk proyek IKN yang sudah masuk senilai Rp56,2 triliun. Dia menerangkan, itu berasal dari 55 investor yang telah melakukan groundbreaking di kawasan IKN.

Namun, investasi tersebut nilainya tidak fantastis, melainkan miris. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda justru mengatakan, capaian itu masih jauh tertinggal dari apa yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri.

"Masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah untuk capaian investasi di IKN ini," ujarnya kepada Validnews, Senin (12/8).

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kaltim. Pembangunan IKN dilaksanakan secara bertahap dan memerlukan anggaran jumbo. Huda mengingatkan, biaya tahap pertama yang dibutuhkan dalam mega proyek ini bisa mencapai Rp455 triliun.

Dia menekankan, dari jumlah tersebut, 20%-nya, sekitar Rp90 triliun, berasal dari pundi-pundi negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara sisanya, dibiayai non-APBN, termasuk investasi dalam negeri maupun asing.

Baca Juga: Kantongi Rp56,2 T Dana Investor, Jokowi Klaim Pembangunan IKN Sudah Tak Pakai APBN 

Namun saat ini belum ada catatan mengenai investor asing yang resmi menanamkan modalnya di IKN.

Disampaikan investasi yang masuk ke IKN senilai Rp56,2 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat, pagu APBN untuk pembangunan IKN terealisasi Rp38 triliun. Itu terdiri dari realisasi 2022 senilai Rp5,5 triliun, 2023 senilai Rp27 triliun, dan per Mei 2024 senilai Rp5,5 triliun.

Adapun total alokasi APBN yang digelontorkan untuk pembangunan tahap I IKN, periode 2022-2024, ditargetkan senilai Rp72,5 triliun. Untuk tahun ini, alokasinya mencapai Rp40 triliun, namun sampai Mei 2024 realisasinya baru Rp5,5 triliun.

"Sudah terpakai sebesar 70% dari jatah APBN, artinya target untuk investasi non APBN baru 14%, dan saya rasa itu investor lebih banyak dari BUMN," terang Nailul Huda.

Berkaca pada capaian tersebut, Menurut Ekonom CELIOS, investasi di IKN masih tersendat. Ditambah lagi belum ada satupun investor asing yang masuk sebagai investor di IKN.

Padahal, sambung Huda, presiden sempat mengeklaim bahwa sudah ada investor asing yang mengantre dari tahun 2022 untuk tanam modal di IKN. Nyatanya, sampai lewat semester I/2024 ini belum ada perusahaan asing yang mendeklarasikan diri sebagai investor.

"Untuk investor luar negeri belum ada saya lihat. Jadi saya rasa sulit untuk melihat IKN ini akan ramai investor, jika sampai saat ini saja belum ada investor asing murni yang masuk," katanya.

Kenapa sepi investor asing? Menurut Huda, karena kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih belum 'menjamin' di mata investor. Contohnya seperti sekarang ini, masa-masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dia menuturkan, ketika kondisi ekonomi dan politik dalam negeri bagus, ada jaminan dari pemerintah bahwa IKN ini akan sukses siapa pun pemimpinnya, maka investor asing akan datang dengan sendirinya.

"Yang terjadi saat ini, pembangunan IKN akan terancam dengan kehadiran sosok baru yang tidak dapat dipegang oleh pemerintahan Jokowi. Termasuk presiden terpilih ini masih jadi tanda tanya apakah Prabowo siap memberikan tambahan APBN untuk IKN jika diperlukan," papar Huda.

Dia pun menerangkan, investor pasti memikirkan keuntungan ketika berinvestasi di IKN. Apabila sejumlah faktor-faktor dilihat tidak mendukung investor, mereka urung menanamkan modalnya.

Selain itu, Huda juga khawatir beban APBN di masa pemerintahan Prabowo akan bertambah. Karena menurutnya, pemerintah akan menambah alokasi APBN untuk pembangunan IKN, sehingga besarannya lebih dari 20%. Tak hanya itu, APBN tahun depan juga bakal dipakai membiayai program makan bergizi gratis.

"Investor akan melihat ini sebagai sebuah bahaya jika APBN tidak sanggup untuk menutup kekurangan IKN, yang ada investor semakin tidak berminat," ungkap Pengamat Ekonomi CELIOS.

Baca Juga: Prabowo Optimistis IKN Bakal Makin Fungsional 4-6 Tahun Lagi

Senada, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagio juga mempertanyakan nilai investasi yang menurutnya sangat kecil jumlahnya, hanya Rp56,2 triliun. Menurutnya, motor penggerak agar investasi, terutama asing, bisa masuk adalah APBN.

Agus menerangkan, kenapa investor IKN sepi peminat, itu karena investor tidak mau ikut berinvestasi membangun dari nol, dari lahan kosong. Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar, yang didanai oleh APBN, harus dirampungkan.

"Itu angka Rp56,2 triliun dari mana? Berarti 55 investor satunya cuma Rp1 triliun? Kecil amat. Gini loh, untuk IKN itu kan ada pembangunan infrastruktur, di dunia ini tidak ada investor yang tertarik kalau bangun infrastruktur dari green fields. Berarti harus pakai APBN," tegasnya saat dihubungi Validnews, Senin (12/8).

Agus menuturkan, banyak investor yang hanya sebatas kepingin investasi di IKN, lalu sekedar meneken Nota Kesepahaman atau MoU. Sayangnya, ia menekankan, MoU tidak ada ikatan hukumnya, sehingga menurutnya sah-sah saja investor kabur tidak jadi investasi.

Selain itu, dia juga kembali mengingatkan semua investor, termasuk asing pasti mengutamakan keuntungan. Tidak ada yang mau ikut tanam modal kalau pembangunan awalnya saja tidak meyakinkan, infrastruktur dasarnya belum memadai, makanya Agus melihat semua investor IKN saat ini baru berasal dari pihak lokal saja.

"Iya ada yang MoU, tapi begitu lihat kayak begitu (kondisi IKN), enggak ada yang mau, pasti mundur. Mana ada (investor asing), kan belum ada, itu yang ada lokal semua, yang dipaksa injak kaki sama presiden," tandas Agus.

Oleh karena itu, dia berpesan agar pemerintah tidak terburu-buru memindahkan ibu kota negara ke IKN atau sekedar seremonial 17 Agustus. Menurutnya, tak lazim pembangunan IKN baru dilaksanakan 2 tahun namun ujug-ujug ingin segera rampung, karena seharusnya memakan waktu 20 tahun.

"APBN mampunya segitu, tapi mau pindah dalam 2 tahun. Ga ada di dunia ini yang pindah ibu kota dalam hitungan kurang dari 20 tahun, enggak ada, tapi ya kan memang maunya Jokowi begitu," tutup Agus.