CELIOS: MBG Picu Kenaikan Harga Pangan, Pemerintah Harus Hitung Ulang NK

JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menduga program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memengaruhi kenaikan harga dan menipisnya pasokan sejumlah komoditas pangan strategis. Oleh karena itu, CELIOS mengusulkan agar pemerintah menyusun ulang Neraca Komoditas (NK) dengan memperhitungkan kebutuhan MBG.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengungkapkan, peningkatan permintaan dari MBG tanpa diimbangi kenaikan penawaran akan menciptakan kelebihan permintaan, yang dampaknya adalah harga melonjak.

"Sewajarnya, kenaikan permintaan ini mendorong kenaikan dari sisi produksi atau penawaran,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jakarta, dikutip Jumat (3/10).

Baca Juga: Purbaya Sorot MBG: Anggaran Bisa Digeser-Pangkas Jika Tak Sesuai

Berdasarkan pantauan CELIOS, terjadi tren kenaikan harga komoditas yang menjadi bahan baku utama MBG. Kenaikan ini mulai terjadi sejak Juli hingga saat ini. 

Pertama, daging ayam ras yang melonjak sekitar 9,3% dari Rp35.066/kg menjadi Rp38.322/kg; bahkan di beberapa wilayah di Indonesia bisa mencapai Rp50 ribu/kg. 

Kedua, komoditas telur ayam ras yang naik 2,9% dari Rp28.973/kg menjadi Rp29.807/kg. Ketiga, kenaikan harga ikan kembung sebesar 3,2% dari Rp40.665/kg menjadi Rp41.955/kg. 

Tambah Bebani Daya Beli Masyarakat Bawah
Di sisi lain, Peneliti CELIOS Bakhrul Fikri menerangkan, ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan bahan pangan, terutama daging ayam dan telur ayam ras saat ini turut menciptakan insidensi regresif. 

Adapun insidensi regresif merupakan istilah yang menunjukkan beban dari suatu kejadian atau kebijakan terasa lebih berat dan menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin dan rentan.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Dan Kantin Sekolah Yang Miris

Karena itu, Fikri menilai, mahalnya harga pangan dengan keberadaan MBG justru menjadi beban baru bagi rumah tangga kelas menengah ke bawah. 

"Efeknya, daya beli dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga rentan semakin tertekan. Jika ini terus berlanjut, tentu akan menjadi beban fiskal baru bagi pemerintah,” kata Fikri.

Sementara itu, dia meyakini, manfaat ekonomi dan rente dalam MBG cenderung terakumulasi pada pemodal besar.

“(Kondisi tersebut) ironi, program MBG bukan hanya menyebabkan keracunan massal, tetapi juga memberi tekanan ekonomi secara sistemik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah, terutama para pelaku UMKM," ucapnya. 

Butuh Hitungan Ulang Neraca Komoditas MBG
Karena itu, Huda menekankan perlunya perhitungan ulang NK, terutama komoditas daging maupun telur ayam ras. Strategi ini  penting dilakukan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan dan penawaran dari sisi domestik.

Baca Juga: Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Korban Keracunan MBG

Dengan data tersebut, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui stabilisasi harga akibat stok yang minim. Intervensi ini dapat berupa pengurangan permintaan dari program pemerintah, atau penambahan stok melalui impor bibit ayam ternak (grand parent stock/GPS).

“(Apalagi) Indonesia selama ini memang tergantung dari impor GPS guna memenuhi peternak ayam domestik,” tambah Huda.

Huda menegaskan, keberhasilan MBG yang idel tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang sudah dibagikan. Program ini harus mampu meningkatkan gizi, menghidupkan ekonomi rakyat bawah, menjaga harga pangan tetap stabil, sekaligus memperkuat UMKM lokal.