Bulog Bakal Pakai Surveyor Independen Saat Serap Gabah, Ini Kata Pengamat

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus pengamat pertanian, Dwi Andreas Santosa menyatakan langkah Perum Bulog yang akan menggandeng surveyor independen dalam penyerapan gabah dalam negeri telah sesuai. Melalui langkah tersebut, ia menilai nantinya Bulog bisa membuktikan mana gabah yang berkualitas dan mana gabah yang kurang baik.

Seperti diketahui, saat ini Bulog diminta menyerap gabah produksi petani lokal sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) senilai Rp6.500 per kg dengan kualitas apapun.

"Bulog tentu saja menghadapi dilema karena rafaksi dihapus. Jadi tentu Bulog harus menerima gabah dari sembarang kualitas dengan Rp6.500 per kg, sehingga itu (surveyor independen) perlu kalau nanti ada masalah di masa depan, Bulog sudah punya data," ungkap Andreas saat dihubungi Validnews, Senin (10/2).

Baca Juga: Mentan Minta Bulog Serap 2,1 Juta Ton Beras Dari Penggilingan

Pernyataan surveyor independen yang menyertai kualifikasi gabah yang diserap Bulog tersebut, menurut Andreas bisa menjadi argumen Bulog jika di masa depan terjadi sesuatu.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bang Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) ini juga menyatakan, terkait kualitas gabah di Indonesia saat ini tak dapat dipukul rata seluruh wilayah. Pada umumnya, kualitas gabah terbaik berasal dari Jawa Barat, sebagian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun hal tersebut juga tidak bersifat mutlak, karena masih dipengaruhi musim hujan atau kering saat panen yang berdampak pada kadar air di bulir gabah.

Sebelumnya, mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono sempat menyatakan pihaknya akan melibatkan surveyor independen untuk menjalankan penyerapan gabah produksi petani lokal. Melalui langkah tersebut, maka Bulog bisa membuktikan penyerapan gabah yang akan dilakukan pihaknya telah sesuai arahan pemerintah, sekaligus menyertai kualitas gabah yang dibelinya.

"Pernyataan Pak Presiden jelas, in any quality di Rp6.500 per kg kita ambil. Untuk menjaga kualitasnya, maka waktu beli (gabah) Pak Direktur Operasional dan Pelayanan Publik sudah menyiapkan pihak eksternal atau surveyor independen. Jadi misalnya ketentuan X yang Rp6.500, tapi dalam kondisi ini," jelas Wahyu saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Komplek DPR, Selasa (4/2).

Namun pada Sabtu (8/2) pemerintah telah mengganti Dirut Perum Bulog yang sebelumya Wahyu Suparyono menjadi Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, sehingga belum diketahui apakah penyerapan dengan surveyor independen akan dilaksanakan atau tidak.

Baca Juga: Ditugaskan Serap Semua Gabah Sesuai HPP, Ini Siasat Bulog Jamin Kualitas

Lebih lanjut, pada hari ini, Senin (10/2), Novi selaku Dirut Bulog telah melakukan penandatanganan purchase order (PO) bersama sejumlah perwakilan pengusaha penggilingan padi dan beras swasta di Kementerian Pertanian (Kementan). Penandatanganan tersebut diketahui menjadi tanda komitmen pengusaha penggilingan padi dan beras dalam bekerja sama dengan Bulog untuk menyerap gabah dari petani.

Pada kesepakatan tersebut, pengusaha penggilingan padi setuju untuk menyerap gabah sebanyak 2,1 juta ton dari total target panen raya tahun ini sebesar 3 juta ton setara beras.

"Sisa 900 ribu ton akan dilakukan secara mandiri oleh Bulog. Jadi komitmen dari pengusaha itu gabah petani setara 2,1 juta ton beras," tutur Amran dalam keterangan resminya, Senin (10/2).