Buka Musrenbangnas, Jokowi Ajak Daerah Dukung Pembangunan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan belum dijalankan secara sinkron sehingga rencana besar yang yang dimiliki pemerintah belum terwujud.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci, "ucapnya di Jakarta, Senin (6/5).

Baca Juga: PUPR Target Rampungkan Enam Bendungan di NTB di Oktober 2024

Dia menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan beriringan. Dengan demikian, tujuan pembangunan bisa tercapai.

"Saya berikan contoh pemerintah pusat membangun bendungan. Dibangun lagi irigasi primernya. Tapi, irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan. Airnya kan enggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki," ujarnya.

Hal yang sama terjadi pada pembangunan pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan pelabuhan baru ini kerap tak didukung dengan pembangunan jalan oleh pemerintah daerah.

"(Pembangunan) jalan ke pelabuhannya, meski pendek cuma 1 km–5 km, tidak dijalankan. Ini yang namanya tidak sinkron dan tidak seirama. Semuanya harus inline dengan RPJMN sampai ke daerah harus segaris, " tandasnya.

Sebab itu, Jokowi mengingatkan kepada kementerian untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah terlebih dulu sebelum melaksanakan suatu proyek pembangunan. Lewat komunikasi tersebut, bisa diketahui kesiapan pemerintah daerah menerima suatu proyek.

"Ketok pintu, kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier daerah. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi yang lain," tandasnya.

Baca Juga: Pemkab Kulon Progo: Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Capai 95%

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan jajaran pemerintah untuk mengelola anggaran dengan baik, di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat kenaikan harga minyak dan suku bunga acuan.

"Sekarang semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap tiga hal. Yang pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban terhadap fiskal itu akan sangat, akan sangat besar," kata Jokowi.

Karenanya, Jokowi mengingatkan agar pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang dimiliki.