BPS: Tomat, Bawang Merah dan Beras Dongkrak Inflasi Januari 0,04%

JAKARTA - Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,04% (month-to-month/mtm). Dengan demikian, terjadi kenaikan tipis indeks harga konsumen (IHK), dari 105,15 poin pada Desember 2023 menjadi 105,19 poin pada Januari 2024. 

Adapun pada bulan yang sama, Indonesia terpantau mengalami inflasi sebesar 2,57% (year-on-year/yoy). Sementara, inflasi nasional sepanjang tahun berjalan mencapai 0,04% (year-to-date/ytd).

“Tingkat inflasi bulanan Januari 2024, (terhitung) lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu,” sebutnya dalam laporan Perkembangan IHK Januari 2024, Jakarta, Kamis (1/2). 

Dirinya merinci, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi Januari 2024 yang terbesar berasal dari kelompok makanan-minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,18% (mtm), dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Komoditas penyumbang utama inflasi awal tahun mencakup tomat dengan andil inflasi sebesar 0,09%; bawang merah (0,04%); serta beras (0,03%).

“Adapun komoditas yang memberikan andil deflasi adalah cabai rawit dengan andil deflasi sebesar 0,11%; serta cabai merah dan tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,09%,” urainya. 

Winny menyampaikan, pantauan lima tahun terakhir, inflasi selalu terjadi pada bulan Januari. Kendati, capaian inflasi pada Januari 2024 terpantau lebih rendah dibanding Januari 2023 yang sebesar 0,34% (mtm).

Baca Juga: Ekonom Pede Inflasi 2024 Terjaga Rendah

“Secara historis, komoditas utama penyebab inflasi awal tahun juga dibuka oleh beberapa komoditas pangan bergejolak. Namun, inflasi (ini) secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi cukup dalam seperti cabai rawit, cabai merah, serta tarif angkutan udara,” sebutnya.

Secara keseluruhan, dari 38 provinsi yang dipantau pergerakan IHK bulanannya, sebanyak 25 provinsi mengalami inflasi. Winny pun menyampaikan, sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami inflasi di bulan pertana 2024.

Sisanya, sekitar 13 provinsi yang dipantau IHK bulanannya terpantau mengalami deflasi. Secara khusus, dia menyampaikan, saat ini BPS sudah tidak lagi menggunakan pantauan IHK kota, dan menggantinya dengan pantauan IHK per provinsi. 

“(Provinsi) dengan inflasi tertinggi sebesar 1,01% (mtm) terjadi di Papua pegunungan. Sedangkan, deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar 0,91% (mtm),” jelasnya.

Untuk Pulau Sumatra, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Jambi sebesar 0,83% (mtm), sedangkan deflasi terdalam terjadi di Sumatra Barat sebesar 0,32% (mtm). Adapun di Pulau Jawa, inflasi tertinggi terjadi di Jawa Barat sebesar 0,15% (mtm), kemudian deflasi terdalam terjadi di DKI Jakarta sebesar 0,19% (mtm).

Kemudian Kepulauan Bali-Nusra, inflasi tertinggi terjadi di NTT sebesar 0,97% (mtm), sedangkan deflasi terdalam terjadi di Bali sebesar 0,09% (mtm). Di Pulau Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 0,55% (mtm), sedangkan inflasi terendah terjadi di Kalimantan Utara sebesar 0,05% (mtm).

Di Pulau Sulawesi, inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Selatan sebesar 0,36% (mtm), sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo 0,19% (mtm). Terakhir, di Kepulauan Maluku-Papua, inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 1,01% (mtm), sedangkan deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 0,02% (mtm).

Strategi Pemerintah Redam Inflasi 2024
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah menyepakati tujuh langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran 2,5±1% pada 2024. Hal ini disepakati pemerintah bersama pihak terkait dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) 2024.

Pertama, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal, yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengendalikan inflasi kelompok volatile food agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang.

Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Keempat, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan. Kelima, memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Keenam, memperkuat sinergi TPIP-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). “(Ketujuh), memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi,” jabar Airlangga, Senin (29/1).

Baca Juga: Tembus 0,41%, Desember Alami Inflasi Tertinggi di 2023

Selain itu, HLM TPIP juga menyepakati sasaran inflasi tiga tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi 2022-2024. Sasaran inflasi tahun 2025-2027 disepakati masing-masing sebesar 2,5±1%, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, menjaga daya saing perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Dirinya juga menginformasikan, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 pada Juni 2024 di Istana Negara dengan tema ‘Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga’.

“Kita harapkan, inflasi 2024 tetap terjaga stabil dan menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif,” pungkasnya.