BPS: PPPK dan KPPS Sumbang Serapan Kerja Februari 2024

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu turut menyumbang angka partisipasi kerja Februari 2024. 

BPS mencatat, lapangan usaha Administrasi Pemerintah menjadi salah satu penyumbang angka pekerjaan (employment) tinggi kurun waktu setahun terakhir. Dengan berhasil menyerap jumlah angkatan kerja sebanyak 0,76 juta orang.

“Pemerintah telah menargetkan untuk mengangkat 1 juta PPPK di 2023. Pada awal 2024, sudah ada ratusan ribu PPPK yang diangkat di berbagai sektor,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjawab wartawan usai melaporkan Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, Jakarta, Senin (6/5).

Baca Juga: CPNS 2024, Menpan-RB dan Menkeu Masih Godok Anggaran

Di samping itu, Amalia juga menambahkan, tingginya serapan kerja administrasi pemerintahan juga turut disumbang dari petugas KPPS Pemilu 2024. Untuk pengingat, KPPS bertugas melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

“Pemilu (2024) juga telah menyerap banyak tenaga kerja sebagai petugas KPPS, yang secara konsep KPPS masuk pada (bidang) administrasi pemerintahan,” ujarnya.

Selain Administrasi Pemerintah, Amalia di paparannya juga menyebutkan, Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 0,96 juta orang dan 0,85 juta orang.

“Dalam setahun terakhir, ketiga sektor lapangan usaha itu menyerap tenaga kerja terbanyak,” ucapnya.

Baca Juga: Per 12 Februari, Pemilu 2024 Telan Biaya Rp16,5 Triliun

Meski begitu, tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak masih dipegang oleh sektor Pertanian sebesar 28,64% dari total 142,18 juta penduduk bekerja, Perdagangan (19,05%), dan Industri Pengolahan (13,28%). 

“Dalam satu tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Perdagangan, dan Industri Pengolahan dapat menyerap masing-masing sekitar 0,03 juta tenaga kerja, 0,85 juta tenaga kerja, dan 0,05 juta tenaga kerja,” jabarnya.

Status Pekerja
Amalia pun menyampaikan, proporsi pekerja formal mengalami peningkatan yang utamanya didorong bertambahnya penduduk yang bekerja sebagai buruh karyawan atau pegawai. Sementara itu, proporsi pekerja penuh menurun dan tingkat setengah pengangguran meningkat. 

“Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Februari 2023-Februari 2024, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai,” ucapnya.

BPS mendata, pada Februari 2024, dari sekitar 142,18 juta penduduk bekerja sebanyak 37,31% di antaranya berstatus sebagai buruh, karyawan atau pegawai. Dibanding setahun sebelumnya, status pekerja buruh, karyawan atau pegawai di Indonesia mengalami penambahan terbanyak, yaitu sekitar 2,66 juta orang.

Dalam kurun setahun terakhir juga, jumlah penduduk bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian berkurang sebanyak 0,24 juta orang.

Sementara itu, proporsi pekerja informal per Februari 2024 mengalami penurunan menjadi sekitar 59,17% dari total penduduk bekerja. Sejalan dengan peningkatan penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai.